<![CDATA[Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1 of 2014 on Handling of Homeless and Beggars. This regulation outlines the implementation of handling procedures and sanctions for homeless, beggars, and givers. The objective of issuing this regulation is to reduce the number of homeless and beggars in the Special Region of Yogyakarta. The problem is regarding the criminalization of homeless and beggars as well as those who give goods or money. Therefore, this study mainly discusses the process of issuing and implementing the regulation on handling of homeless and beggars in the Special Region of Yogyakarta, and the implementation of Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1 of 2014 seen from maqasid al-shariah perspective. This was an empirica normative legal research using a sociological-normative approach. The data were collected through interviews, documentation and observation, with an analysis using Miles Hubberman’s interactive model. The results showed that: the process of issuing the regulation on handling of homeless and beggars was done in four plenary meetings and approved by seven factions. The implementation of the regulation on handling of homeless and beggars is comprised of preventive measures, coercive measures, rehabilitation and social reintegration. In terms of maqashid al-shari’ah perspective, the regulation on handling of homeless and beggars in Yogyakarta has fitrah content, al-samahah (tolerance), al-musawah (justice), al-hurriyah (freedom).Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan tata cara penanganan dan sanksi bagi gelandangan, pengemis, dan pemberi. Hal ini menjadi topik pembicaraan yang menarik ketika regulasi yang ada seharusnya memberikan aturan yang jelas namun mengandung konten yang dapat diperdebatkan. Persoalannya adalah mengenai kriminalisasi gelandangan dan pengemis serta pemberi barang atau uang. Oleh karena itu, penelitian ini terutama membahas tentang proses penerbitan dan pelaksanaan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dilihat dari perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dalam empat rapat paripurna dan disetujui oleh tujuh fraksi. Selain itu, Pelaksanaan pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari tindakan preventif, tindakan paksaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan, perspektif maqashid al-syari’ah, pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta memiliki kandungan fitrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan).]]>
Copyrights © 2022
