<![CDATA[Fokus penelitian ini untuk mengevaluasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan program DP Nol Rupiah. Hasil kajian evaluasi berupa identifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh stakeholders, serta pencapaian pelaksanaan program Hunian DP Nol Rupiah tersebut. Pada akhir kajian, peneliti mengenalisis kriteria yang mengindikasikan kondisi kepastian keberlanjutan penyediaan perumahan Hunian DP Nol Rupiah di Provinsi DKI Jakarta. Angka realisasi pembangunan dan penjualan Hunian DP Nol Rupiah, mulai dari tahun 2017 hingga pada Maret 2021, hanya mencapai 9,39% dari target terbangun. Sedangkan jumlah Hunian DP Nol Rupiah yang terbangun tersebut hingga Maret 2022 terjual sebanyak 908 unit yang tersebar pada ketiga lokasi program Hunian DP Nol Rupiah. Beberapa kendala pelaksanaan program Hunian DP Nol Rupiah antara lain karena terkendalanya pembangunan akibat pembebasan lahan, dampak pandemi 2020-2021, langkanya lahan terbuka di Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap harga jual properti, dinamika revisi peraturan mengenai persyaratan yang memberatkan calon pembeli, hingga adanya polemik temuan korupsi pada September 2021. Berdasarkan hasil ranking akhir kriteria penyediaan perumahan yang mengindikasikan keberlanjutan program Hunian DP Nol Rupiah, kriteria komponen sosial-ekonomi yakni “Skema Pembiayaan dengan Harga yang Terjangkau bagi MBR†dan “Keterjaminan terhadap Status Legal Hunian†berada pada urutan paling diprioritaskan. Sedangkan kriteria-kriteria komponen fisik lingkungan seperti “Luas Hunian yang Disediakan†dan “Pembinaan mengenai Penggunaan Sumber Daya Ramah Lingkungan†berada pada urutan akhir yang belum terlalu diprioritaskan oleh stakeholders. Simpulannya, kebutuhan sosial-ekonomi selalu menjadi komponen utama yang menjadi perhatian manusia. Manusia cenderung mengesampingkan faktor keberlanjutan lingkungan dibanding kebutuhan sosial-ekonominya dalam mengambil keputusan pemenuhan kebutuhan.]]>
Copyrights © 2022
