<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan hakim untuk tidak memerintahkan penahanan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan / atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan garis pemisah yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat ( 1) UU Acara Pidana telah mengatur ketentuan mengenai putusan yang memuat perintah untuk menahan atau tidak menahan terdakwa, (3) Jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada polemik yang muncul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. The research objective is to analyze the role of the public prosecutor in implementing the judge's decision not to order the detention of the defendant according to the Criminal Procedure Code. The method used by the researcher is a juridical approach and an empirical approach that uses primary data obtained directly from respondents who are collected through interviews and / or questionnaires. The results show (1) In the criminal justice system adhered to by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, a clear dividing line has been established against the authority of each institution, (2) Law Number 8 of 1981 Article 197 paragraph (1) The Criminal Procedure Law has stipulated provisions regarding decisions containing orders to detain or not detain the accused, (3) Prosecutors as executors are faced with a polemic that appears in Article 197 paragraph (1) letter k and Article 197 paragraph (2) KUHAP.]]>
Copyrights © 2021
