Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia Mansur Mansur; Sri Lestari Poernomo; Anzar Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha yakni merupakan salah satu alat bukti sah yang penggunaannya tidak tergantung pada alat bukti sah lainnya. Alat bukti petunjuk perkara persaingan usaha dapat dimaknai mengacu tetapi tidak terbatas pada penjelasan alat bukti petunjuk dalam hukum pidana dan persangkaan pada hukum perdata serta pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Konsep alat bukti petunjuk ditentukan oleh masing-masing Majelis Komisi dan hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkara yang dihadapinya. The research objective to analyze the position of the evidence in the case of business competition in Indonesia. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: The position of the evidence in the case of business competition is one of the legal evidence whose use does not depend on other legal evidence. Evidence for evidence in business competition cases can be interpreted as referring to but not limited to explanations of evidence in criminal law and presumptions in civil law as well as economic evidence and communication evidence. The concept of guiding evidence is determined by each Commission Council and judge to interpret it based on the case at hand.

Efektivitas Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Muh. Reza Zulfikar; Ahyuni Yunus; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum empiris yang dikonsepkan sebagai suatu pranata-pranata sosial secara nyata dikaitkan dengan variable-variable sosial lainnya. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder bahan yang relevan dengan penelitian, buku-buku literatul dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah kurang efektif karena lemahnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah meliputi faktor internal penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengharapakan imbalan dari klien seperti uang, jasa, dengan kelancaran pelayanan sedangkan faktor eksternal kesadaran masyarakat pemohon yang ingin mendaftarkan tanah membawa berkas/dokumen yang tidak lengkap selain itu kekurang pahaman masyarakat terhadap prosedur dan peraturan pertanahan yang berlaku juga turut mempengaruhi. This study aims to determine the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights in Makassar City. The research method used is an empirical legal research that is conceptualized as social institutions which are actually associated with other social variables. Primary data collection techniques used interviews and questionnaires while secondary data were materials relevant to research, literary books and statutory regulations. The results of the study show that the handling of land registration in order to ensure legal certainty of land rights is less effective because of the weak factors that affect the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights including internal factors in the implementation of land registration and providing services to people who expect rewards from clients. such as money, services, with smooth service, while the external factor of public awareness of the applicant who wants to register land brings incomplete files / documents besides that the community's lack of understanding of applicable land procedures and regulations also affects.

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan A Maradona; Syahruddin Nawi; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya pelaksanaan mediasi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: Kehadiran para pihak, tempat dan waktu, Komunikasi, Pemahaman mengenai hukum waris Islam, Iktikad para pihak, Psikologis, dan Kemampuan mediator sedangkan faktor eksternal yaitu: Aturan hukum mediasi, Harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi, Peran kuasa hukum, Mediator hakim, Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan, serta Sosial budaya masyarakat dalam hal waris. The research objective was to analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of inheritance disputes at the Barru Class II Religious Court after PERMA No. 1 of 2016 and the factors that influence it. This research uses empirical legal research methods. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation consist of internal factors and external factors. Internal factors, namely: presence of parties, place and time, communication, understanding of Islamic inheritance law, intention of the parties, psychology, and the ability of the mediator, while external factors are: legal rules of mediation, inheritance has not been shared for several generations, the role of power law, judge mediator, mediation facilities and infrastructure in court, as well as social culture of the community in terms of inheritance.

Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa Erwin Erwin; Syamsuddin Pasamai; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan hakim untuk tidak memerintahkan penahanan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan / atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan garis pemisah yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat ( 1) UU Acara Pidana telah mengatur ketentuan mengenai putusan yang memuat perintah untuk menahan atau tidak menahan terdakwa, (3) Jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada polemik yang muncul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. The research objective is to analyze the role of the public prosecutor in implementing the judge's decision not to order the detention of the defendant according to the Criminal Procedure Code. The method used by the researcher is a juridical approach and an empirical approach that uses primary data obtained directly from respondents who are collected through interviews and / or questionnaires. The results show (1) In the criminal justice system adhered to by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, a clear dividing line has been established against the authority of each institution, (2) Law Number 8 of 1981 Article 197 paragraph (1) The Criminal Procedure Law has stipulated provisions regarding decisions containing orders to detain or not detain the accused, (3) Prosecutors as executors are faced with a polemic that appears in Article 197 paragraph (1) letter k and Article 197 paragraph (2) KUHAP.

Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata Vicky Novriansyah; Syahruddin Pasamai; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis hubungan hukum perjanjian antara dokter dengan pasien dalam prespektif hukum perdata dan menganalisis tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis dalam prespektif hukum perdata. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya adalah hubungan kemanusiaan yang didalamnya dituntut suatu jasa dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan tertentu, yakni penyumbuhan pasien. Selanjutnya dalam hubungan dokter dan pasien dilihat dari sudut hukum perdata adalah sama yakni baik pasien maupun dokter merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama yang diikat dengan perjanjian medis (praktek penyumbuhan) atau biasa disebut dengan perjanjian terapeutik, perjanjian ini terlaksana karena suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pasien dan dokter. Tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis lebih disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. The research objective to analyze the legal relationship between doctors and patients in the perspective of civil law and to analyze the responsibility of doctors due to medical malpractice in the perspective of civil law. This type of research is normative legal research. The results showed that the doctor-patient relationship is basically a human relationship in which a service is required to create a certain condition, namely the growth of the patient. Furthermore, in the relationship between doctor and patient, seen from the point of view of civil law, it is the same, namely that both patient and doctor are legal subjects who have the same position and rights which are bound by a medical agreement (cultivation practice) or commonly referred to as a therapeutic agreement, this agreement is carried out because of an agreement. between the two parties, namely the patient and the doctor. The responsibility of doctors due to medical malpractice is more due to illegal acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Indriani Pustikawati; Anzar Anzar; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.106 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah tersebut dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Empiris atau lapangan penelitian dilakukan di Kota Malili, Tepatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur belum maksimal sehingga masih Kurang Efektif di karenakan masih banyak Masyarakat belum mendaftarkan Tanah mereka di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni penentuan kepastian hak dan masalah mahalnya biaya pendaftaran tanah serta letak geografis Kabupaten Luwu Timur yang masih banyak Kawasan Hutan menjadi suatu kendala tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search