<![CDATA[Tujuan penelitian. menganalisis Pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan Masyarakat di Polsek Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas di Polsek Persiapan Matangnga yang berkewajiban dan tugas melayani, mengayomi, membina, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Sektor Persiapan Matangnga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat belum maksimal, karena sarana dan prasarana belum mamadai, kurangnya personil, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. The Research objective to analyze the implementation of the Bhabinkamtibmas Program in establishing partnerships with the community at the Matangnga Preparatory Police, Polewali Mandar Regency and analyze the partnership in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to conduct research in the field, namely by looking at the implementation of the Bhabinkamtibmas Program at the Matangnga Preparatory Police which has the obligation and duty to serve, protect, foster, maintain security and public order in accordance with the laws and regulations. The results of this study indicate that the Bhabinkamtibmas of the Matangnga Preparation Sector as the party responsible for implementing community development has not been maximized, because the facilities and infrastructure are not adequate, the lack of personnel, and the lack of community participation in realizing Kamtibmas.]]>
Copyrights © 2021
