<![CDATA[Penelitian ini mengembangkan sistem perencanaan APBD ditinjau dari perpektif syariah yang bertujuan sebagai solusi alternatif yang solutif kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD kekinian. Adapun permasalahan tersebut dilihat dari sisi penerimaan berasal dari pajak yang diambil dari rakyat sebagai sumber utama pendapatan.Penyusunan APBD yang ditinjau dari prespektif syariah ini terdiri dari pos penerimaan yang didasarkan pada tiga kaidah yaitu : fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan bagian sedekah dan pos pengeluaran yang berdasarkan enam kaidah yaitu : harta kas (baitul maal), pembelanjaan bersifat wajib, pembelanjaan bersifat kompensasi, pembelanjaan karena keterpaksaan, pembelanjaan yang vital, pembelanjaan non vital.Prioritas kriteria dari pos pengeluaran dan pos pemasukan penganalisisnya menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan agar lebih power full performa dari penyusunan APBD ini dikombinasikan dengan GIS (Geografik information system) yang harapannya bisa menjadi rekomendasi dari permasalahan penyusunan APBD kekinian tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pos fakir miskin inilah yang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah Kota Surabaya.Kata kunci : APBD, Syariah, GIS, AHP]]>
Copyrights © 2015
