<![CDATA[Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan temuan awal bahwa sulitnya pemohon Informasi Publik mendapatkan akses Informasi di Badan Publik, Standar layanan informasi publik tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Badan Publik kurang memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Peneliti ini memfokuskan masalah pada Kinerja Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi yang ada di wilayah Komisi Informasi Publik di Provinsi Bali.Melalui indikator Layanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Indikator Kualitas layanan informasi, Responsivitas layanan informasi dan Responsibilitas layanan Informasi. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.]]>
Copyrights © 2021
