Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Ni Nyoman Kartika Yanti S.AB
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.823

Kebijakan WFH di masa pandemic berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan yang biasanya dilakukan secara manual, kini mengharuskan pemerintah untuk beradptasi dengan kondisi pembatasan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. Studi ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber yang berasal dari buku, jurnal, atau situs resmi pemerintah. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah harus terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud pelayanan yang cepat, terjangkau, dan efektif. Hasil evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan public di Indonesia yakni Dari segi efektivitas, pelayanan di masa pandemic covid dapat dikatakan efektif karena pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola yang tetap sesuai protokol kesehatan. Dari segi efisiensi, berdasarkan analisis penulis pada masa pandemi Covid 19 pekerja akan lebih produktif karena bisa menghemat waktu. Dari segi kecukupan, sangat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayaan singkat dan memuaskan. Dari segi perataan, sistem online dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin. Dari segi responsivitas, pelayanan publik online lebih responsif dimana dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dari segi ketepatan, masyarakat yang memanfaatkan platform online justru akan sangat terbantu untuk mendapatkan pelayanan tepat sesuai kebutuhan. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, WFH, Pelayanan Publik

Upaya Pimpinan Dalam Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Anggota di Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan Bernadeta Janur; Ni Nyoman Kartika Yanti
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Penelitian dilakukan berdasarkan temuan awal bahwa peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pimpinan dalam peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di ParokiGereja Katolik Immaculata Tabanan. Tidak tertibnya administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katoik Immaculata Tabanan adalah kurang kesadaran umat atau jemaat untuk bertanggungjawab dalam membayar semua kewajiban seperti iuran gereja, administrasi permandian, dan administrasi pernikahan. Sehingga Upaya yang harus dilakukan pimpinan dalam menertibkan adaministrasi adalah mengajak para pengurusnya beserta umat yang ada, untuk selalu bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanan administrasi keuangan anggota dengan melihat realitas yang ada di paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan

Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Wira Gunarta; I Gede Ni Nyoman Kartika Yanti
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan temuan awal bahwa sulitnya pemohon Informasi Publik mendapatkan akses Informasi di Badan Publik, Standar layanan informasi publik tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Badan Publik kurang memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Peneliti ini memfokuskan masalah pada Kinerja Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi yang ada di wilayah Komisi Informasi Publik di Provinsi Bali.Melalui indikator Layanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Indikator Kualitas layanan informasi, Responsivitas layanan informasi dan Responsibilitas layanan Informasi. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BANJAR ANYAR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN Geordianus Tawa Ola; Ni Nyoman Kartika yanti
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Keberadaan BPD di desa memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa dan toko masyarakat karena masyarakat menjadi lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, yaitu pemerintahan yang sehat dan bersih dari kasus KKN dan memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu: Bagaimanakah peranan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan? Metode penelitian : metode penentuan informan, metode pengujian kesahihan data, metode analisis data dan metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, angket (kuisioner) dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini didapatkan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yaitu melalui tahap perencanaan, tahap plaksanaan, tahap pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Serta peran BPD dalam meningkatkan kecerdasan Berdemokrasi/mengemukakan pendapat dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, dapat di lihat di dalam kegiatan musyawara Desa maupun BPD, di mana masyarakat selalu di libatkan di dalamnya, agar masyarakat senantiasa dapat secara langsung menyampaikan ide atau gagasanya kepada pemerintah desa.

UPAYA PIMPINAN DALAM PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN ANGGOTA DI PAROKI SANTA MARIA IMMACULATA TABANAN Ni Nyoman Kartika Yanti; I Nyoman Alit Badrika
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.994

Penelitian dilakukan berdasarkan temuan awal bahwa peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pimpinan dalam peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di ParokiGereja Katolik Immaculata Tabanan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori snow ball sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dengan berlandaskan teori kepemimpinan dan teori administrasi Keuangan Anggota yang tersusun sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang valid. Tidak tertibnya administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katoik Immaculata Tabanan adalah kurang kesadaran umat atau jemaat untuk bertanggungjawab dalam membayar semua kewajiban seperti iuran gereja, administrasi permandian, dan administrasi pernikahan. Sehingga Upaya yang harus dilakukan pimpinan dalam menertibkan adaministrasi adalah mengajak para pengurusnya beserta umat yang ada, untuk selalu bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanan administrasi keuangan anggota dengan melihat realitas yang ada di paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan.

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BANJAR ANYAR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN Ni Nyoman Kartika yanti; I Nyoman Alit Badrika
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.996

Keberadaan BPD di desa memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa dan toko masyarakat karena masyarakat menjadi lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, yaitu pemerintahan yang sehat dan bersih dari kasus KKN dan memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian ini didapatkan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yaitu melalui tahap perencanaan, tahap plaksanaan, tahap pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Serta peran BPD dalam meningkatkan kecerdasan Berdemokrasi/mengemukakan pendapat dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, dapat di lihat di dalam kegiatan musyawara Desa maupun BPD, di mana masyarakat selalu di libatkan di dalamnya, agar masyarakat senantiasa dapat secara langsung menyampaikan ide atau gagasanya kepada pemerintah desa.

Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Ni Nyoman Kartika Yanti
Widyanata Vol 19 No 2 (2022): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i2.999

Kebijakan WFH di masa pandemic berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan yang biasanya dilakukan secara manual, kini mengharuskan pemerintah untuk beradptasi dengan kondisi pembatasan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. Studi ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber yang berasal dari buku, jurnal, atau situs resmi pemerintah. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah harus terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud pelayanan yang cepat, terjangkau, dan efektif. Hasil evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan public di Indonesia yakni Dari segi efektivitas, pelayanan di masa pandemic covid dapat dikatakan efektif karena pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola yang tetap sesuai protokol kesehatan. Dari segi efisiensi, berdasarkan analisis penulis pada masa pandemi Covid 19 pekerja akan lebih produktif karena bisa menghemat waktu. Dari segi kecukupan, sangat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayaan singkat dan memuaskan. Dari segi perataan, sistem online dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin. Dari segi responsivitas, pelayanan publik online lebih responsif dimana dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dari segi ketepatan, masyarakat yang memanfaatkan platform online justru akan sangat terbantu untuk mendapatkan pelayanan tepat sesuai kebutuhan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search