<![CDATA[Musyawarah desa merupakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa hal ini dituangkan dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. Dalam peraturan ini juga pemerintahan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Namun keterlibatan masyarakat beberapa tulisan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya dilakukan, sebab masih tertuju pada kepentingan memenuhi syarat undang-undang, sehingga sebenarnya masyarakat hanya sebagai pelengkap dalam perencanaan. Terlebih dalam masa pandemi, pembatasan terhadap aktifitas pertemuan dengan masyarakat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan muyawarah perencanaan pembangunan. Disisi lain pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga masih lemah, berakibat pada perencanaan yang tidak dapat merumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?, dan 2) Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musrembangdes di desa Padangbulia?. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan model analisis Miles Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat pengaruh yang siginfikan dari pandemic covid19. Kejelasan sasaran dan capaian pembangunan, kejelasan proses pengambilan keputusan melalui musrenbangdes, dan kesesuaian perencanaan dengan visi misi desa dan kemampuan merealisasi perencanaan menandakan bahwa perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes dapat dilaksanakan secara efektif. 2) Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala perencanaan pembangunan di desa. 3) Sosialisasi dan komunikasi perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rekomendasi penelitian: 1) perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses pengambilan keputusan dan administrasi publik. 2) Desa perlu didukung oleh kemampuan teknologi informasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).]]>
Copyrights © 2022
