Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19 Gede Sandiasa; Ni Ketut Sudianing
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Ni Ketut Sudianing; Ida Ayu Putu Sri Widnyani; Luh Nila Winarni
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

In handling various housing problems for low-income people, the government issued a policy of subsidized housing, namely Law no. 1 Year 2011 on Housing Residential Area. The implementation of this policy is more focused on housing development for Low-Income Community (LiC) through issuing Law. 64 year 2016 on Community Housing Development which aims at providing affordable housing in terms of a healthy, safe, harmonious, organized, planned, integrated and sustainable environment. In reviewing this policy, this study focused on the implementation of policy issues, both in terms of process and stakeholders involved, local government oversight of policy implementation, as well as factors supporting and inhibiting policy implementation. This study applied a qualitative approach by using the method of analysis from Creswell (2016). The findings of this study showed that 1) the implementation of subsidized housing policy for LiC is preceded by ensuring the requirements that must be met by the entrepreneur or target group. Implementation is successfully determined by the synergy between local government, employers, banks and target groups; 2) supervision related to policy implementation in general is more emphasized on preventive effort through initial process of allowance and administration requirement that should be fulfilled by target group; 3) supporting factors found, namely: (1) a number of residents who have improper housing; (2) great support of local government and local authorities; (3) a large area of land to build the subsidized houses; and (4) good cooperation among stakeholders. Furthermore, the inhibiting factors that need to be improved are: 1) the existence of changes in implementing regulations which cause greater difficulties among the stakeholders involved; 2) no supporting regulations on subsidized housing policy towards LiC in the regions; c) limited land in urban areas which is in accordance with the Spatial Plan; d) retarded process at the bank and limited human resources and 5) the unoptimum process of socialization. From the findings of this study, it is recommended the followings: 1) the implementation of the rules should be made consistent; 2) RTRW should be revised in order to meet the construction of subsidized housing; 3) it is expected for designated banks to provide adequate human resources and to apply easier procedures; 4) while entrepreneurs are expected to provide capital and investment requirements which are in accordance with established regulations, and finally 5) the providers are required to socialize more on subsidized housing to the public.

EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA PANDEMI COVID19 DI DESA PADANGBULIA KECAMATAN SUKASADA Ni Ketut Sudianing; Dewa Made Joni Ardana
Locus Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Musyawarah desa merupakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa hal ini dituangkan dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. Dalam peraturan ini juga pemerintahan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Namun keterlibatan masyarakat beberapa tulisan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya dilakukan, sebab masih tertuju pada kepentingan memenuhi syarat undang-undang, sehingga sebenarnya masyarakat hanya sebagai pelengkap dalam perencanaan. Terlebih dalam masa pandemi, pembatasan terhadap aktifitas pertemuan dengan masyarakat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan muyawarah perencanaan pembangunan. Disisi lain pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga masih lemah, berakibat pada perencanaan yang tidak dapat merumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?, dan 2) Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musrembangdes di desa Padangbulia?. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan model analisis Miles Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat pengaruh yang siginfikan dari pandemic covid19. Kejelasan sasaran dan capaian pembangunan, kejelasan proses pengambilan keputusan melalui musrenbangdes, dan kesesuaian perencanaan dengan visi misi desa dan kemampuan merealisasi perencanaan menandakan bahwa perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes dapat dilaksanakan secara efektif. 2) Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala perencanaan pembangunan di desa. 3) Sosialisasi dan komunikasi perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rekomendasi penelitian: 1) perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses pengambilan keputusan dan administrasi publik. 2) Desa perlu didukung oleh kemampuan teknologi informasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Peran Perbekel Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Made Suarsana; Ni Ketut Sudianing
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tingkap partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan umum yag akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup di masa depan. Perbekel sebagai orang nomor satu di desa adalah pemimpin yang mempunyai peran strategis untuk memotivasi warganya agar datang ke TPS saat Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1) bagaimanakah peran perbekel sebagai motivator dan komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ? ; 2) faktor-faktor apa sajakah yang menghambat perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ? ; 3) bagaimanakah solusinya agar partisipasi politik masyarakat dapat meningkat ? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa adalah dengan datang ke TPS lebih awal saat Pemilu, peningkatan kualitas SDM perangkat desa, memberikan stimulus, menciptakan lapangan pekerjaan, menambah intensitas sosialisasi yang melibatkan kaum intelektual dan tokoh masyarakat serta menyediakan pelayanan komunikasi yang dapat dipercaya oleh seluruh stakeholder. Faktor-faktor yang menghambat perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan solusi dalam meminimalisasi faktor penghambat tersebut adalah peningkatan kualitas SDM parangkat desa dan masyarakatnya, merubah cara komunikasi dan memperkuat regulasi yang menyangkut tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam memilih pemimpin.

FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH Ni Ketut Sudianing
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan masa depan kebijakan publik, sebab melalui perencanaan dapat disusun secara baik indikator-indikator capaian yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Indikator-indikator harus dapat diukur, dan jelas proses serta cara pencapaiannya. Adapun fungsi perencanaan dalam kebijakan publik adalah: 1) dapat memberikan gambaran yang jelas sasaran dan tujuan kebijakan dibuat, 2) Perencanaan sebagai pedoman pengalokasian sumberdaya manusia dan anggaran dalam implementasi kebijakan publik; 3) Perencanaan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan publik dan 4) Perencanaan dapat mendorong partisipasi publik, baik mitra kerja maupun masyarakat. Perencanaan dapat diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja kebijakan publik.

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PROGRAM INOVASI DESA (DI DESA UMA ANYAR DAN DESA TEJAKULA) Ni Ketut Sudianing; Gede Sandiasa
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, langsung pada tingkat desa. Terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa menjadi maju, kuat, mandiri dan berdikari. Pembangunan mengalami perubahan paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun. Desa dapat mengalami peningkatan kemampuan secara administrasi, kapasitas dalam melaksanakan pelayanan publik dan optimalisasi potensi desa, dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini diajukan tiga permasalahan, yaitu bagaimana proses pelaksanaan Program Inovasi Desa melalui Penggunaan Dana Desa; Pengaruh Program Inovasi Desa dalam Pengembangan Potensi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Program Inovasi Desa. Penelitian ini dilaksanakan pada Pelaksanaan Program Inovasi Desa di Desa Tejakula dan Uma Anyar Kabupaten Buleleng. Melalui pendekatan ilmiah kualitatif, berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menyangkut perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dapat digambarkan secara holistik berkenaan dengan permasalahan penelitian. Analisis interaktif Miles & hubermen digunakan untuk melakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data, mencapai kedalam pemahaman inquiri, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja secara tepat, dan ilmiah. Hasil penelitian menyimpulkan ; 1) pelaksanaan program inovasi desa melalui penggunaan dana desa adalah mewujudkan pembangunan desa terpadu, berbasis sumberdaya alam dan daya kreatif masyarakat, bersifat selektif dan berkelanjutan; 2) Peran Program Inovasi Desa dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah 1) pengembangan ekonomi masyarakat, 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan 3) pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan; dan 4) partisipasi masyarakat dalam pengembangan program inovasi desa sangat tinggi dalam bentuk kegiatan meliputi: pengembangan lembaga swadaya masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran dan pelaksanaan program inovasi desa, memberi kontribusi dalam bentuk iuran dan melaksanakan kegiatan solidaritas dan pengembangan swadaya gotong royong. Hasil temuan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1) percepatan pengembangan inovasi desa diperlukan perubahan struktur anggaran, yang khusus untuk mengerjakan satu proyek inovasi desa, sehingga mengangkat citra spesifik pembangunan desa. Satu program inovasi desa dalam sekala besar yang dapat digunakan sebagai daya saing dalam pengembangan desa. 2) peningkatan daya dukung dan partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan kemampuan pemerintahan desa dan fasilitator, maupun anggaran sehingga program inovasi desa dapat berjalan cepat sesuai dengan harapan dan daya dukung masyarakat, 3) infrastruktur yang dibangun selalu berlandaskan pada pengembangan potensi desa, untuk mempercepat tercapainya tujuan pengembangan program inovasi desa, yaitu tata kelola potensi desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ni Ketut Sudianing; Ketut Agus Seputra
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh adanya kesediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap, menyangkut sumberdaya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam proses perencanaan pembangunan. Kepentingan dalam memperoleh data lengkap dan dapat dipercaya dalam sistem perencanaan daerah disajikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam tulisan ini menyajikan dua pokok permasalahan yaitu : 1) bagaimana Konsep, Urgensi, Jenis dan Pengembangan Sistem informasi Pemerintah Daerah; dan 2) bagaimana Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Metode penelusuran kepustakaan dan sajian deskriptif analitis digunakan dalam tulisan ini. Kajian merumuskan dua simpulan penting yaitu : a) pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas dan b) SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan: 1) pemerintahanyang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, 2) peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah; 3) dapat mendorongtransfaransi dan keterbukaan publik di daerah.Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah: 1) Pemerintah daerah dalam penerapan dan tata kelola SIPD melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak swasta untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan dalam mengelola dan menyajikan data berkaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah dan 2) Penyediaan anggaran dan SDM yang memadai sangat penting dalam mewujudkan tata kelola SIPD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masa depan

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGUATAN ADMINISTRASI DESA ADAT Ni Ketut Sudianing; Gede Sandiasa; Ketut Agus Seputra
Jnana Karya Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.179 KB)

Desa menurut UU No. 6 tahun 2014, tentang Desa, terdiri dari Desa Dinas dan Desa Adat atau sebutan lainnya. Dengan demikian kedua desa ini berperan sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, menuju pencapaian keejahteraan masyarakat. Meskipun keberadaan desa adat lebih dahulu ada, dan diperkuat keberadaannya dengan UU maupun peraturan daerah dalam upaya perlindungan terhadap budaya, adat istiadat dan pola kehidupan masyarakat tradisional. Namun demikian masih terdapat kelemahan dan hambatan dalam mengelola desa adat. Disisi lain desa adat diharapkan mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang di era modernisasi dan dapat mengikuti era keterbukaan dan demokrasi, serta dapat melindungi hak ulayat, adat istiadat dan pola kehidupan masyarakat adatnya. Tim Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Panji Sakti bekerjasama Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Undhiksa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan Desa Adat, khususnya Desa Adat yang berada diwilayah Kecamatan Sukasada, yang dikoordinir oleh Majelis Desa Adat Kecamatan Sukasada. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode ceramah dan fokus group diskusi (FGD). Hasil pengabdian dapat memberikan manfaat antara lain: 1) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang administrasi berbasis IT; 2) penguatan administrasi desa adat berbasis elektronik dan 3) meningkatkan upaya kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak-pihak lain serta lembaga kemasyarakatan.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN INOVASI UMKM DI DAERAH. (STUDI DI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG) I Gede Robby Setiawan; Ni Ketut Sudianing
Locus Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v15i2.1490

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran Badan Penelitian,Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan InovasiUMKM di Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat pada Badan Penelitian,Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.Metode pengumpulan data yang digunakan kualitatif dengan instrumentpengumpulan data berupa observasi yakni, teknik pengumpulan data dengan caramelakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti,wawancara/interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan caramengadakan wawancara atau tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis danberlandaskan pada tujuan penelitian, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengancara melihat dokumentasi yang ada pada organisasi dan relevansinya dengan penelitian.Hasil penelitian Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance (Pemerintahan yangbaik) dalam meningkatkan inovasi UMKM di Daerah yang meliputi transparansi,supremasi hukum, akuntabilitas, kesetaraan dan mengembangkan inovasi UMKM didaerah.Untuk mengetahui peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi DaerahKabupaten Buleleng dalam meningkatkan Inovasi UMKM di Kabupaten Buleleng yangmeliputi partisipasi masyarakat melalui pembinaan inovasi organisasi prangkat daerah(OPD), membina kecamatan dalam mengembangkan inovasi desa sesuai dengan potensisumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), mengadakan kompetisiinovasi dalam bentuk lomba kreasi inovasi tingkat Kabupaten Buleleng, sebagai fasilitatordalam mendukung produk UMKM masyarakat dalam proses pengurusan legalitas atauperijinan sebagai inovasi.Beberapa faktor penghambat yang ditemukan, secara internal terbatasnya anggaranpemerintah Kabupaten Buleleng, kualifikasi pendidikan pegawai masih belum sesuai,terbatasnya sarana dan prasarana kantor dan eksternal seperti kurangnya perhatian dariperangkat desa maupun kecamatan terkait dengan inovasi, kurangnya pemahaman inovasidari masyarakat, dan kurangnya kemampuan / pengetahuan teknologi untukmempublikasikan inovasi.Rekomendasi yang disampaikan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng bisameningkatkan anggaran untuk masyarakat yang memiliki inovasi, dapat menyesuaikankualifikasi pendidikan para pegawai, memberikan sarana dan prasarana kantor yangcukup, memberikan perhatian dan pemahaman yang lebih untuk masyarakat sertamemberikan pengetahuan atau pelatihan kepada masyarakat dalam bidang teknologi.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search