<![CDATA[Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif tindak pidana adalah permasalahan yang menyangkut tanah yang cenderung bermetamorfosis dalam kehidupan sosial masyarakat. tanah tidak lagi sekedar dipandang sebagai masalah agrarian semata yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Didalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Penyerobotan tanah juga diatur dalam KUHP, didalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1). Sehingga pasal tersebut dikategorikan sebagai pasal yang mengatur terkait penyerobotan tanah.]]>
Copyrights © 2021
