<![CDATA[Kebijakan otonomi daerah telah memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, seperti halnya pemerataan pembangunan. Namun terkadang banyak pemerintah daerah lalai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah, seakan menjadi wacana belaka otonomi daerah. Seperti halnya yang terjadi dikepulauan kangean kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) meningkatkan kualitas failitas kesehatan, akreditasi puskesmas (2) pembangunan rumah sakit (3) program-program dinas kesehatan kabupaten sumenep yang sudah terealisasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan apa yang mempengaruhi berhasilnya kebijakan otonomi daerah dalam hal pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan di kepulauan kangean antara lain, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga medis serta alokasi anggaran yang masih kecil untuk kepualaun. Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan, Fasilitas Kesehatan, Evaluasi kebijakan]]>
Copyrights © 2021
