Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PELAYANAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL Khoiron Khoiron
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1: April 2017
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.107 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v2i1.1418

Abstract

In the life of nation and state, society or people should be treated equally in various fields of life because the state is the result of social cooperation between people with each other, or among the children of the nation. In this case, the state is the government (umaro '), is the institution who most responsible for the basic services of its people. In the Islamic perspective, there is no clear system of governance, whether the governance is democratic or other systems. Islam only teaches how the country is managed with a trusteeship leader over his power. The value of ethics (morals), or morality, and justice and others is a guidebook as a trustful leader. Public service is the most fundamental basic need for citizens. Thus, the state must grant such this right to entire people without any discrimination and even provide an excellent service to the most disadvantaged communities in their social life. One of the great attitudes of the leader in Islamic scholar is Al-adalah or justice. Justice is so easy to pronounce, but it is difficult to achieve in every public policy. In qo'idah fiqihyah it is explained that "tasarruful imam ala al-roiyati, manutun bil al-maslahah", (the policy of a leader must base on the principle of greater utility to all his society). Thus, any policy in this regard is public service, issued by the state or government should consider the broadest utility principle (utilitarianism). Therefore, this paper will discuss about the social justice service from a normative-prescriptive perspective but also in the perspective of Islam as a religion of liberation. Islam is a religion of liberation from oppression, ignorance and complete religion. DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1418
Kemenangan petahana (incumbent), pada pemilihan kepala daerah 2015; (Strategi Politik dan Marketing Politik Pada Pilwali Kota Surabaya dan Pilbup Kab. Malang) Khoiron Khoiron
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 1: April 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.786 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i1.1644

Abstract

Elections are one of the most important components or instruments in a country's political system. As a political system, elections will be a quality democracy party for both the presidential elections at the central and regional or local levels, as long as the political principles and values ​​of ethics and moral integrity are met. In the 2015 election of the Head of Region, there is an interesting political fact that there are many incumbent candidates, who have failed to win, there are also incumbent candidates, who have won and even won a landslide. For example, the Surabaya City Pilot won by Tri Rismaharini-Wisnu with 86.2%. From the results of this study, researchers can conclude that first, the victory of the incumbent more on social capital factor (second), Bina Desa prorgram, third door to door strategy, fourth, offer environmental, tourism, health, and fifth , regional infrastructure development program. With a good infrastructure is believed to improve the economy that led to the welfare of local communities.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1644
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KOTA MALANG Isa Ma'rufi; Khoiron Khoiron
Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol 6 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Solid waste is important issue in urban area that is faced continously in line with increase number of residents and improvement of development activity. Every day 2-3 litres of solid waste is produced by everyone in urban area. Solid waste could cause environmental pollution and a threat to human health The purpose of this research is  describing and analyzing policy of local government in management of municipal waste wich comprised by; organization, accomplishment of infrastructures and human resources, regulations, programs and analyze barrier factors in implementation municipal waste management policy. This research is descriptive research by using qualitative method, during four months (September – December 2007) in region Malang City. The result of this research is the organization which manage municipal solid waste has operated concordant with regulations. Limited quantity and quality of human resources,  infrastructures (dust bin, transfer of depo, truck conveyor, heavy equipment and landfill area). Has not regulation about municipal solid waste management comprehensively. The main barrier factors of implementation municipal solid waste management are limited budget, limited infrastructure, low of awareness and participation of resident.   Keywords : policy analysis, municipal solid waste, management
ANALISIS NOMADISME POLITIK DALAM PEMILUKADA 2020 (Studi Perpindahan Elit Politik (Sanusi) Dari PKB Ke PDI-Perjuangan Di Kabupaten Malang) Moh. Ali Mas’udi; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.07 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor  internal partai politik yang menyebabkan kader partai termotivasi pindah ke partai politik lain (2) mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen pindah partai dari PKB ke PDI-Perjuangan. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata apa yang terjadi terkait studi perpindahan partai yang dilakukan oleh elit politik (Sanusi). Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga kompenen yaitu antara lain : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan dalam teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) motif yang melatarbelakangi elit politik (Sanusi) pindah partai ada dua hal yaitu partai sebagai kendaraan politik dan motif atas dasar hak politik individu. (2) Pada proses rekrutmen Sanusi pindah partai politik dari PKB ke PDI-Perjuangan itu melalui dua hal yaitu melalui kaderisasi yang bertujuan untuk proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai. Lalu yang kedua yaitu survei dimana survei ini bertujuan untuk melihat elektabilitas elit politis (Sanusi). Kata Kunci : Analisis Nomadisme Partai Politik Pemilukada di Kabupaten Malang
EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Luluk Nur Faizah; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.322 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang bagaimana ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi meningkatnya perceraian di kabupaten Malang serta dampak dari perceraian Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penyebab Tingkat Perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang Semakin Meningkat, ekonomi menjadi faktor dominan pada Kecamatan Dampit, serta Untuk Mengetahui Dampak dari Fenomena Perceraian yang Semakin Meningkat di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa ataupaun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal adalah perselingkuhan, dan perjodohan.(2) Faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Ekonomi yang kurang dalam sebuah rumah tangga akan menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat lagi terhindarkan. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraianpun menjadikeputusan akhir yang di ambil. (3) Dampak perceraian terdiri dari 2 macam : Dampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak positif meliputi adanya perasaan lega terhadap kedua belah pihak yang bercerai dan pihak-pihak yang bercerai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian. Sedangkan dampak negative meliputi : Dampak terhadap mantan suami dan istri, anak dan keluarga. Kata Kunci: Perceraian, Faktor Ekonomi, Dampak
DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA DRUJU KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN OLEH CSR BRI KANWIL MALANG Frisca Anggiani; Khoiron Khoiron; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.041 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak yang dihasilkan dari pembangunan  jembatan gantung di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang pembangunannya dilaksanakan oleh program CSR (Corporate Social Responsibility) dari BRI Kanwil Malang . Dari uraian latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana dampak pembangunan jembatan gantung di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan? (2) Bagaimana peran stakeholder dalam pembangunan jembatan gantung di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci : Dampak pembangunan, Jembatan Gantung, CSR
PARADOKSAL BIROKRASI DESA (STUDI TENTANG PROBLEM PENGELOLAAN BUMDES DI DESA JENGGOLO, KECAMATAN KEPANJEN, KABUPATEN MALANG) Rio Gumelar; Afifuddin Afifuddin; khoiron khoiron
Respon Publik Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.153 KB)

Abstract

ABSTRACTBUMDes merupakan salah satu cara atau strategi untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Salah satu desa yang memiliki gagasan untuk mendirikan BUMDes adalah Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Namun masih terdapat permasalahan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Jenggolo yang masih belum terealisasi hingga saat ini. BUMDes yang ada di Desa Jenggolo ini bernama BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera. Saat ini fokus utama jenis usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan nama produk ASS-9 (Air Segar Sumber Songo).  Pemerintah Desa Jenggolo bersama masyarakat menggagas jenis usaha ini, didasarkan karena terdapat potensi sumber mata air yang melimpah di desa tersebut. Wacana untuk memproduksi air minum dalam kemasan ini dimulai sejak tahun 2015 namun hingga saat ini belum terealisasi pendiriannya. Selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga 2018 pelaksanaan pendirian BUMDes dengan jenis usaha air minum dalam kemasan ini hanya sebatas pembelian mesin produksi. Pembebasan lahan dan pendirian pembangunan tempat produksi air minum dalam kemasan yang seharusnya menjadi fokus utama pengelola BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera belum terlaksana hingga sekarang. Selain itu partisipasi dari masyarakat Desa Jenggolo sendiri masih sangat rendah dalam pendirian BUMDes tersebut. Selama ini Pemerintah Desa Jenggolo belum melaksanakan fungsi manajemen dalam pendirian BUMDes  Bumi Aji Mandiri Sejahtera sehingga menyebabkan pendirian BUMDes tersebut dapat dikatakan mangkrak. Kemudian adanya ketidakkonsistenan Pemerintah Desa Jenggolo bersama lembaga desa dan organisasi BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera dalam melanjutkan program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui problem manajemen dalam pendirian BUMDes di Desa Jenggolo. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa fungsi manajemen dalam pendirian BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera di Desa Jenggolo secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Dalam artian penerapan dari fungsi-fungsi manajemen dalam pendirian BUMDes  yang belum berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang peneliti temukan yaitu mengenai problem manajemen dalam pendirian BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera di Desa Jenggolo: a). Penerapan perencanaan pengembangan BUMDes yang tidak maksimal, secara umum perencanaan pengembangan BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera sudah bagus, namun dalam hal pelaksanaannya belum ada yang terealisasi hingga saat ini. b). Ketidak efektifan organisasi BUMDes bumi aji mandiri sejahtera, hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya capaian kerja yang maksimal, baik dari badan pengawas maupun pengurus BUMDes Bumi Aji Mandiri Sejahtera. c). Kurangnya Penggerakan Dalam Organisasi BUMDes, pembinaan dan pemberian motivasi belum dilaksanakan secara maksimal, hal inilah yang kemudian membuat organisasi BUMDes sendiri tidak berjalan dengan baik. d). Lemahnya Pengendalian Pemerintah Desa Jenggolo terhadap Organisasi BUMDes serta Minimnya Pelaksanaan Evaluasi. Kata kunci: Paradoksal, Birokrasi Desa, BUMDes.
MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Di Dusun Somber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang) Moh Subaidi; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.833 KB)

Abstract

Manajemen Badan Usaha milik Desa  (BUMDes) di Dusun Somber adalah kegiatan yang penting dilakukan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dusun Somber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen yang baik maka tidak akan berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Melihat dari fenomena yang di Dusun Somber manajemen dilakukan masih dengan cara manual sehingga kurang efektif manajemen Badan Usaha Milik Desa di Dusun Somber. Tuujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi manajemen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dusun Somber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena tentang yang dialami peneliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kurangnya sosialisasi oleh Kepala Desa dan Pengawas BUMDes ke masyarakat Dusun Somber sehingga masyarakat banyak yang belum mengerti tentang manfaat dan keuntungan BUMDes. (2) kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan BUMDes di Dusun Somber. (3) kurangnya modal dalam pengelolaan BUMDes sehingga anggota BUMDes membentuk tabungan unit usaha untuk membuat program-program baru, sehingga selama hampir satu tahun berdiri hanya mampu menjalankan dua program yaitu budidaya ikan lele dan tabungan unit usaha. (4) manajemen BUMDes di Dusun Somber masih kurang berjalan dengan baik mengingat SDM yang masih kurang dalam pengelolaan BUMDes. (5) masyarakat di Dusun Somber belum terlibat dalam dalam pengelolaan BUMDes sehingga belum memberikan dampak yang positif dengan adanya BUMDes di Dusun Somber.Kata Kunci : Manajemen, BUMDes, Desa
EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang) Mukhamad Ifan Fauzi; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.742 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang senantiasa harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Potret buruknya pelayan publik seperti halnya ketidakpastian pelayanan, standar pelayanan yang kurang jelas sehingga sulit di mengerti menjadikan masyarakat memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu usaha untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas adalah perlu diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dalam sistem pemerintahan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Di Kota Malang dinilai sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehigga Kota Malang membuat terobosan berupa inovasi sehingga nantinya akan terus mengikuti dan menjadi pelaku pembangunan. Kota Malang menjadi salah satu kota yang mengembangkan program Smart City sebagaimana usulan dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, kuisioner, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Malang masih belum maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai surat warga di setiap daerah yang ada di kabupaten Malang dan juga Pemerintah Kabupaten Malang Masih Harus Mengembangkan Aplikasi Surat Warga. Kata Kunci : Evaluasi, Pelayanan, E-Government
PATOLOGI BIROKRASI (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Siti Latifatul Imama; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.312 KB)

Abstract

Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui, dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur oganisasi itu sendiri. Birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan, keberadaan birokrasi sampai saat ini masih membawa polemik yang berkepanjangan. Dalam birokrasi tentu saja terdapat problem-problem dalam pengelolaannya, atau biasa disebut penyakit/patologi birokrasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui problem-problem birokrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimksud adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes pada Desa Wonorejo masih terdapat problem dalam pengelolaannya yaitu kurangnya dana desa untuk kemajuan BUMDes dan juga belum adanya potensi wisata desa yang dapat dikembangkan. (2) keorganisasian BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum ada kerjasama/hubungan baik dengan Kepala Desa dan BPD dan juga dalam BUMDes SDM-nya masih minim dan membutuhkan untuk perekrutan anggota baru. (3) fasilitas BUMDes pada Desa Wonorejo yaitu masih belum adanya gedung/kantor untuk bekerja para karyawan. (4) persepsi masyarakat mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan BUMDes, dan juga dalam pencairan dan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) masih terdapat keterlambatan, serta pada BUMDes tersebut belum adanya sistem upah untuk para karyawan yang mengakibatkan terdapat dua anggota BUMDes yang mengundurkan diri.Kata kunci :  Patologi Birokrasi, BUMDes, Problem Pengelolaan BUMDes