<![CDATA[Bahwa kesenjangan terbuka antara tujuan dari pelayanan kepemudaan dalam kerangka kebijakan kepemudaan dan pencapaian kebijakan dengan kualitas Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam kualifikasi rendah, di masa depan secara hipotetik akan menjadi masalah kepemudaan yang kompleks dan krusial. Berdasarkan regularitas dari trajektori perubahan Indeks pembangunan Pemuda Indonesia (IPPI) tahun 2015 sampai 2018 dan penerapan persamaan regresi linier bahwa IPPI tahun 2030 hanya berkisar 54,30%. Bahwa proyeksi kualitas IPPI yang masih rendah akan menjadi masalah mengerikan ketika terjadi dalam tahapan kulminasi dari bonus demografis, karena terdapat probabilitas menghadirkan beban ketergantungan yang lebih tinggi dan menjadi anteseden rasional dari kriminalitas, masalah dalam hubungan keluarga bahkan ingsutan kepercayaan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan bahwa masalah implementasi kebijakan kepemudaan tersebut dapat ditangani dengan memperkuat jalinan modal sosial sebagai fenomena sosial-politik yang akan dieksplorasi lebih utuh melalui pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penyelidikan dari 25 artikel dan 39 referensi lain dengan reputasi kredibel dalam skala internasional menunjukan bahwa kualitas implementasi kebijakan kepemudaan di daerah Kabupaten Cianjur dalam perspektif behavioralisme akan ditentukan oleh bentuk responsivitas kalangan pemuda terkait kerangka kebijakan sendiri. Di pihak lain, kualitas implementasi kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan dari institusi dalam memberikan constraints dan guidelines terhadap perilaku implementor kebijakan dalam arena tindakan berbasis kolektivitas sebagai konsensus bersama.]]>
Copyrights © 2022
