DAMPAK TRANSFER FISKAL ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN TERHADAP DERAJAT OTONOMI FISKAL KABUPATEN DAN KOTA: STUDI KASUS PROVINSI JAWA BARAT – INDONESIA

Muana Nanga (Dosen tetap Fakultas Bisnis President Univerty Bekasi Jawa Barat)
Johan Krisnanto Runtuk (Dosen tetap Fakultas Teknik President Univerty Bekasi Jawa Barat)

Transformatif: Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan
Vol 9 No 2 (2020): Vol IX No 2 Mei 2020

Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan yang sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal dan berperan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh transfer fiskal antar tingkat pemerintahan terhadap derajat otonomi fiskal dari kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan data panel tahun 2011–2017 yang mencakup 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat otonomi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat otonomi fiskal kabupaten/kota. DAU menyebabkan terjadinya efek “crowding- out‟ terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, transfer fiskal (DAU, DAK dan DBH) tidak memberikan “flypaper effect” terhadap belanja pemerintah kabupaten dan kota di di Provinsi Jawa Barat.