<![CDATA[Kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1995 dengan terbitnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam implementasinya bermasalah. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Peraturan tersebut membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995, sehingga proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak memiliki payung hukum yang jelas. Bahkan Gubernur DKI Jakarta menghentikan dan menyegel bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi karena tanpa IMB, selanjutnya Gubernur menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta yang mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang telah dibatalkan dan dicabut keberlakuannya. Pergub ini memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek reklamasi. Terbitnya peraturan ini telah memperpanjang polemik reklamasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kebijakan publik akibat penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan bagaimana dampak dengan dihapusnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang berakibat penghentian dan penyegelan bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan publik. Hasil kesimpulan sementara penelitian adalah kompleksitas pelaksanaan proyek reklamasi bersumber dari; adanya inkonsistensi kebijakan, banyaknya tumpang tindih aturan dan lemahnya penegakan hukum.Kata kunci: kebijakan publik, konflik kebijakan, reklamasi]]>
Copyrights © 2018
