Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS International Journal of Social Service and Research Journal Of World Science Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Trubus Rahardiansah
Faculty Of Law, Trisakti University, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KONFLIK KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN REKLAMASI TELUK JAKARTA: ANALISIS KEBIJAKAN PERGUB NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTURA JAKARTA Trubus Rahardiansah
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.047 KB) | DOI: 10.25105/hpph.v1i1.3586

Abstract

Kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1995 dengan terbitnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam implementasinya bermasalah. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Peraturan tersebut membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995, sehingga proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak memiliki payung hukum yang jelas. Bahkan Gubernur DKI Jakarta menghentikan dan menyegel bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi karena tanpa IMB, selanjutnya Gubernur menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta yang mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang telah dibatalkan dan dicabut keberlakuannya. Pergub ini memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek reklamasi. Terbitnya peraturan ini telah memperpanjang polemik reklamasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kebijakan publik akibat penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan bagaimana dampak dengan dihapusnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang berakibat penghentian dan penyegelan bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan publik. Hasil kesimpulan sementara penelitian adalah kompleksitas pelaksanaan proyek reklamasi bersumber dari; adanya inkonsistensi kebijakan, banyaknya tumpang tindih aturan dan lemahnya penegakan hukum.Kata kunci: kebijakan publik, konflik kebijakan, reklamasi
ANALISIS PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA Trubus Rahardiansah P.
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.919 KB)

Abstract

Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah dan merupakan kekuatan yang menentukan bagi keberhasilan tujuan organisasi. Penegakan disiplin kerja dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan permasalahan yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian penegakan disiplin kerja dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa pada umumnya masih relatif rendah kinerjanya. penegakan disiplin preventif, korektif dan progresif melalui pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan disiplin yang ada dan berlaku di BNPB belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai BNPB, khususnya pegawai di Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum sepenuhnya memahami, mematuhi dan melaksanakan peraturanperaturan disiplin yang ada dan berlaku di BNPB, khususnya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pegawai belum pernah mengikuti sosialisasi peraturan tentang disiplin tersebut. Selain itu, pegawai hanya mengetahui peraturan sebatas disiplin waktu kerja dan sanksi dari ketidakhadiran atau keterlambatan jam kerja berupa pemotongan tunjangan kinerja, disisi lain banyak pegawai yang tidak bekerja secara optimal dan tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kata kunci: aparatur sipil negara, penegakan disiplin kerja, manajemen sumber daya aparatur
Reconstructing Legal Frameworks: Central-Local Government Collaboration during the Pandemic in Indonesia Trubus Rahardiansah Prawiraharja
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 10 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i10.558

Abstract

This research discusses the issue of centralization and decentralization in handling the COVID-19 pandemic, focusing on the Indonesian context. Criticism of decentralization in COVID-19 was conveyed by Smith (2012), who considered it a form of centralization that strengthens narrow interests and threatens the public interest. This research also looks at the implementation of health decentralization in Natuna, which is experiencing severe challenges such as a shortage of medical personnel, lack of timely available funds, and inadequate availability of vaccines and medical materials. In addition, the COVID-19 pandemic has raised challenges in coordinating and managing responses in various countries, with some adopting a centralized approach and others favoring decentralization. This research tries to explore the legal links between the central and regional governments in handling COVID-19 in Indonesia, with a focus on the impact of existing regulations such as Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, and Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine regarding cooperation and coordination between the central and regional governments in handling the pandemic. This research is vital because COVID-19 is a global health crisis affecting various social, economic, and political aspects. With a better understanding of the legal relationship between central and regional governments in handling the pandemic, it is hoped that response coordination and effectiveness can be improved, thereby saving lives and reducing adverse social and economic impacts. This research has the advantage of focusing on the legal relationship between the central and regional governments in handling the COVID-19 pandemic in Indonesia and recommendations for reconstructing this legal relationship by referring to the 1945 Constitution. Good collaboration between the central and regional governments is considered vital in handling the COVID-19 pandemic -19 in the future.
Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital melalui Penggunaan Teknologi Quick Response Code Indonesian Standar di Masyarakat Muninggar, Roro Ajeng; Rahardiansah, Trubus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i3.394-417

Abstract

Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Implementasinya tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji perkembangan QRIS di Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara pemberdayaan hukum dengan implementasi penggunaan QRIS dalam mendukung ekosistem pembayaran digital. Metode analisis kualitatif serta penggunaan data primer dan sekunder yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan atas literatur termasuk juga faktor sosial yang mempengaruhi adopsi QRIS, termasuk perilaku konsumen, tingkat literasi digital, dan keamanan data dengan dikaitkan pada regulasi hukum dalam membentuk ekosistem pembayaran digital yang aman dan tepercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan QRIS di Indonesia telah meningkatkan inklusi keuangan, namun masih terdapat kendala. Pemberdayaan hukum yang lebih optimal diperlukan guna memperkuat regulasi dan penegakan hukum sehingga tercipta kepastian hukum dalam ekosistem pembayaran digital. Penulis merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih konsisten serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat infrastruktur pembayaran digital, dan memperluas adopsi QRIS secara berkelanjutan melalui edukasi kepada konsumen dan kampanye kesadaran akan pentingnya keamanan data.
Legalitas dan Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract pada Perjanjian Bisnis di Indonesia Rukman, Juliana Ananda; Rahardiansah, Trubus; Notoprayitno, Maya Indrasti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1311

Abstract

Perusahaan-perusahaan terinspirasi untuk berinovasi dengan munculnya teknologi digital. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menggunakan blockchain dalam platform kontrak pintar. Berasal dari mata uang kripto, teknologi ini memungkinkan eksekusi transaksi secara otomatis menggunakan kode yang diubah menjadi bahasa hukum. Untuk lebih memahami penggunaan teknologi blockchain dalam perjanjian komersial Indonesia, penelitian ini akan melihat kontrak pintar sebagai instrumen hukum digital dan validitas teknologi blockchain dalam mendukungnya. Untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan-temuan ini menunjukkan masa depan teknologi yang menjanjikan dalam merampingkan dan mempermurah proses transaksi. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan hukum yang memadai, implementasinya memerlukan perubahan hukum dan penerimaan masyarakat.
ANALISIS KEWENANGAN KSOP KELAS IV MUARA ANGKE DALAM KESELEMATAN PELAYARAN PELABUHAN MUARA ANGKE Aszahra, Kuni Nela Rizki; Rahardiansah, Trubus; Notoprayitno, Maya Indrasti
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3338

Abstract

Abstract: The Class IV Port Authority and Harbor Office (KSOP) of Muara Angke plays a crucial role in overseeing maritime safety at Muara Angke Port, North Jakarta. With the increasing maritime activities, the challenges faced in enforcing safety regulations have become more complex. This study aims to analyze the obstacles encountered by KSOP in ensuring navigation safety and to recommend strategic measures to enhance oversight effectiveness. The findings of this research indicate that challenges include limited human resources, weak law enforcement, and a lack of public awareness regarding the importance of maritime safety. Strengthening regulations, promoting safety awareness, utilizing modern technology, and collaborating with related agencies are necessary steps to create a safer maritime environment and prevent maritime disasters. Through these measures, it is expected that KSOP Class IV Muara Angke can enhance its authority and foster a better safety culture among maritime stakeholders.Keywords : Maritime Safety, KSOP Class IV Muara Angke, Port Supervision.
Reconstruction Of The Legal Relations Of The Central And Local Governments In Handling The Pandemic In Indonesia Rahardiansah, Trubus; Wahid, Eriyantouw; M. Asror, Endyk
Journal of World Science Vol. 1 No. 5 (2022): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v1i5.37

Abstract

In 2020, a health emergency became a condition that affected the stability of the Indonesian state, especially in certain areas that require proper and prompt handling. The Covid-19 virus outbreak (also known as the coronavirus), has infected millions of people across Indonesia. The legal basis used to draft the handling policy, at least also based on the 1945 NRI Constitution, Law No. 24 of 2007 on Disaster Management (hereinafter referred to as Law No. 24 of 2007) and Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine (hereinafter referred to as Law No. 6 of 2018). The issue raised is how the implementation of law enforcement and legal sanctions in handling the Covid-19 pandemic in Indonesia based on Law No.6 of 2018 concerning Health Quarantine and reconstruction of legal relations between the central and local governments in handling the pandemic effectively in Indonesia? The method used is normative legal research methods. Normative legal research itself is a research method that examines the law from an internal perspective with the object of research is the legal norm. The approaches used in this study are the statute approach and the conceptual approach. This research is based on the regulation of laws and regulations governing the handling and management of the Covid-19 pandemic and analysis of the concept of determining the laws and regulations. The conclusions that can be drawn include a comprehensive analysis of the substance of Law No. 24 of 2007, Law No. 6 of 2018, and Law No. 23 of 2014 shows the unclear legal relationship between the central government and local governments in emergency situations (extraordinary), especially in handling the pandemic. As a result, its implementation often causes legal conflicts between the central and local governments that hinder the handling of Covid-19 in Indonesia. The Regional Government, on the basis of autonomy has the right to take care of its regional affairs, including in dealing with problems that occur in the region. The results of this study provide advice and recommendations including The Need for Synchronization and Harmonization of the Regulation of Law No.24 of 2007 on Disaster Management, Law No.23 of 2014 on Local Government and Law No.6 of 2018 on Health Quarantine so that the construction of central and regional legal relations in handling outbreaks in Indonesia can be more responsive and effective in its implementation
Co-Authors Aszahra, Kuni Nela Rizki Endyk M. Asror, Endyk Eriyantouw Wahid Muninggar, Roro Ajeng Notoprayitno, Maya Indrasti Rukman, Juliana Ananda