MEMBANGUN SISTEM POLITIK KEAMANAN TATA KELOLA PUBLIK DARI SISTEM POLITIK YANG TERSISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF (PELAKSANAAN ISTITHAAH JAMAAH HAJI DI INDONESIA)

Radian Syam

Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

ABSTRAKPartai politik merupakan satu diantara faktor yang penting dalam sistem politik sebuah negara demokrasi, dimana kemudian partai politik bagian dalam sistem politik keamanan tata kelola publik. Bahwa dalam proses penerapan, sistem politik keamanan tata kelola publik , partai politik wajib melakukan kontrol atas sebuah sistem politik keamanan tata kelola publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi pemerintah. Ditengah masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan karena hukum berfungsi melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya, dengan pendekatan sosiologis penelitian ini dapat mengaitkan antara pergulatan dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang mempengaruhinya.   Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah pelaksanaan haji di Indonesia yang tersistematis, terstruktur dan masif?  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari peulisan ini adalah bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif.  Pemerintah yang merupakan (ulil amri) hasil dari Proses Politik dan juga merupakan kader dari Partai Politik wajib meningkatkan pelayanan kesehatan (termasuk memfasilitasi)  sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Kata kunci: Membangun sistem politik, pelaksanaan Istihaah Jamaah Haji Indonesia.