<![CDATA[Abstrak. Perubahan tata guna lahan, pertambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS, menjadi masalah yang mengakibatkan tergannggunya kualitas air di Daerah Aliran Sungai. Masih adanya lahan pertanian yang mengakibatkan limbah pestisida pada aliran sungai, pemukiman penduduk yang kian padat, limbah industri disekitar aliran sungai juga turut menyumbang pencemaran aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Dalam jangka pendek kerusakan DAS dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor atau kekeringan, sedangkan dalam jangka panjang bisa menimbulkan konflik sosial akibat masalah ketersediaan sumberdaya air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran aktor dalam formulasi kebijakan program SEKARDADU (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah adanya aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan tersebut dibagi menjadi 2 unsur yaitu Inside Goverment terdiri dari 10 instansi pemerintahan dengan peran untuk berkoordinasi dan 12 instansi pemerintahan sebagai pelaksana. Sedangkan Outside Goverment terdiri dari 9 pihak Perguruan Tinggi yang membantu dalam kegiatan formulasi kebijakan. Pembuatan kebijakan telah memberikan kesan bahwa peran elit lebih dominan sehingga partisipasi swasta dan ellite kurang terlihat.]]>
Copyrights © 2022
