Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Zulkifli Zulkifli (Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
La Ode Husen (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
Askari Razak (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)

Journal of Lex Generalis (JLG)
Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh Negara dan Untuk mengetahui kedudukan pemberian bantuan hukum oleh Negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Kedudukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif hak asasi manusia adalah sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sebagai jaminan persamaan kedudukan didepan hukum. The purpose of this study is to analyze the mechanism for providing legal aid to the community by the state and to find out the position of providing legal aid by the state from the perspective of human rights. The method used is normative legal research. The results of the research obtained that the mechanism for providing legal aid to the poor based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 greatly helps the poor by providing information, consultation and legal advice and assistance in making the required legal documents and providing information on the list of Legal Aid Organizations. as referred to in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid or Legal Aid Organizations or other Advocates who can provide free legal aid as stipulated in Article 25. The position of providing legal aid to the poor from the perspective of human rights is as a fulfilment of the constitutional rights of citizens and as a guarantee of equality before the law.