Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pleno Jure Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Askari Razak
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia Askari Razak
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.676

Abstract

Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat rezim konstitusi Indonesia saat ini sangat memperkuat perlindungan hak azasi manusia, namun sekaligus beberapa produk perundang-undangan di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam klausul normanya. Type penelitian normatif dan konseptual digunakan sebagai metode penelitian artikel ini. Bertujuan untuk menggambarkan secara normatif konstitusional kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga akhir tulisan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bahwa terkait penerapan hukuman mati. Menurut konstitusi Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan klausul norma yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, dalam berbagai perubahan hukum positif di Indonesia ke depan harus dibentuk sesuai dengan kehendak konstitusi Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abstract. The issue of Human Rights after the amendment of the Basic Law has become a crucial issue to be studied, considering that the current regime of the Constitution of the Republic of Indonesia greatly strengthens the protection of human rights, but at the same time several products of legislation in Indonesia still apply the death penalty in its norm clause. Therefore, this paper is intended to describe in a constitutional normative manner the position of the death penalty in the perspective of Human Rights as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia, so that the end of this paper aims to provide clarity that the death penalty is actually not known. in the Constitution of the Republic of Indonesia, This is in line with the norm clause which explicitly states that everyone has the right to live and has the right to defend their life. Therefore, in various changes to the legislation (positive law) in Indonesia in the future, it must be formed in accordance with the will of the Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal basis in the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Zulfikar Hendra; Syahruddin Nawi; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.39 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau belum sepenuhnya efektiv akibat dari pengaruh substansi hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana. Untuk itu di perlukan adanya revisi terhadap perda No. 3 tahun 2014 utamanya di punishment and reward yang belum di atur sebelumnya agar lebih komprehensif dan diharapkan dapat memenuhi ruang terbuka hijau kota Makassar, perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup agar penerapan perda No. 3 tahun 2014 lebih efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space in regulating spatial planning in the city of Makassar and the factors that influence it. This research uses empirical legal research. The results showed that the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space has not been fully effective due to the influence of legal substance, legal culture, public legal awareness, facilities and infrastructure. For this reason, it is necessary to have a revision of perda no. 3 of 2014 mainly in punishment and rewards that have not been previously arranged so that it is more comprehensive and is expected to fulfill the green open space of the city of Makassar, it is necessary to improve facilities and infrastructure that include educated and skilled human resources, good organization, adequate equipment, adequate finance. sufficient so that the implementation of perda no. 3 of 2014 is more effective
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba Bakri Abubakar; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.526 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Bulukumba, dan faktor-faktor apakah yang memengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Bulukumba, Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kantor Polres Bulukumba dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba kurang efektif, Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor hukum terhadap efektivitas hukum, diperoleh hasil bahwa faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana memengaruhi Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba. to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in law enforcement of money politics in the 2019 General Election in Bulukumba, and what factors influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires distributed at the Bulukumba Bawaslu Office, Bulukumba District Prosecutor's Office, Bulukumba Police Office and the Community. The results of the study show that: The implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba is less effective. After a series of tests of the correlation of legal factors on the effectiveness of the law, the results show that Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture, Human Resources and Infrastructure factors affect the Effectiveness of the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Criminal Acts of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba.
Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Amrayadi Amrayadi; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.014 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian Normatif-Empiris, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the effectiveness of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, and to find out what factors influence the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection. against Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency. This type of research is Normative-Empirical, the results of the study show: 1) That the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency is less effective or has not been implemented optimally. 2) That there are four factors that influence the implementation of the Mediation function for the Dispute Resolution of the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, namely the legal substance factor, the resource factor of the organizing apparatus, the election participant factor and the cultural factor. community law.
Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Nellyati Nellyati; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.679 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan faktor - faktor apakah yang berpengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Luwu Timur, Bawaslu Selayar dan Bawaslu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak dapat diterapkan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan umum oleh Bawaslu ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan yang melibatkan anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dipengaruhi oleh empat faktor: Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the concept of diversion in the handling of election crimes for children by the General Elections Supervisory Agency and the factors that influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of the Bawaslu of South Sulawesi Province, East Luwu Bawaslu, Selayar Bawaslu and Makassar Bawaslu. The results of the study indicate that the application of the concept of diversion in the handling of election crimes whose perpetrators are children can be applied in handling general election violations by Bawaslu in terms of philosophical, sociological and juridical. The application of diversion in handling election crimes involving children by the General Elections Supervisory Agency is influenced by four factors: Legal Substance Factors, Legal Structure Factors, Facilities and Infrastructure Factors and community legal culture factors.
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum: Studi Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara Gabriel Rumbayan; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.505 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi. Jenis penelitian Normatif-Empiris, yakni kajian kepustakaan, bahan hukum primer dan sekunder, serta peninjauan lapangan melalui responden. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Populasi penelitian yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Pengurus Partai Politik di Kabupaten Toraja Utara dan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Responden ditentukan sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa 1) Bahwa pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara kurang efektif; dan 2) Bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara yaitu Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor sarana, dan Faktor budaya hukum masyarakat. The purpose of the study was to analyze the Implementation of the Functions of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency. And to find out what factors influence. The type of research is Normative-Empirical, namely literature review, primary and secondary legal materials, as well as field observations through respondents. The research location is in the North Toraja Regency. The research population is the General Election Commission of North Toraja Regency, the Voting Organizer Group (KPPS) of North Toraja Regency, Bawaslu of North Toraja Regency, Political Party Management in North Toraja Regency and the People of North Toraja Regency. Respondents were determined as many as 50 people. Data was collected through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the research are 1) That the implementation of the Function of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency is less effective; and 2) That there are four factors that influence the Voting Organizer Group (KPPS) in the Implementation of its Functions in the 2019 General Election in North Toraja Regency, namely the legal substance factor, legal structure factor, facility factor, and community legal culture factor.
Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa A Khaerun Hidayah; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.883 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa; dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 28 responden sebagai sampel dari jumlah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan masa penelitian 3 Bulan, survei dilakukan dari bulan Maret s.d Mei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran aktif badan permusyawaratan desa Sangat Efektif dalam mengawasi penggunaan Angaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa yang merupakan dan alokasi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pembanguna Desa dan Penyelenggran Pemerintahan Desa: Faktor yang mempengaruhi kenerja Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari faktor hukum sebagai landansan yuridis pelaksanan tugas dan fungsi, faktor masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pemerintahan desa serta faktor adat/kebiasaan sebagai faktor penunjang. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.
Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar Nawisa Nawisa; Muh. Syarif Nuh; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.587 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Kuota 30% Keterwakilan perempuan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 di Makassar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa 30% keterwakilan perempuan di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 belum terimplementasi, hal ini berdasarkan data dari hasil penelitian bahwa selama dua periode yaitu 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar persentasenya setelah dirata ratakan selama tiga periode, hanya 26 persen dari jumlah kuota 30 persen yang dipersyaratan. Dan, (2). Belum terimplementasinya 30% Keterwakilan Perempuan di Kota Makassar berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari lingkungan keluarga, faktor agama dan faktor ekonomi dan Faktor eksternal terdiri dari: faktor cultur, faktor rekruitmen, faktor struktural, dan hambatan politik itu sendiri. The research objective to analyze the implementation of the 30% quota for women's representation according to Law no. 7 of 2017 in Makassar and the Factors Affecting It. This research is an empirical legal research. The results of the study that 30% of women's representation in Makassar City. Based on Law no. 7 of 2017 has not been implemented, this is based on data from research results that during two periods, namely 2009-2014, 2014-2019 and 2019-2024 the percentage of women who became members of the Makassar City DPRD after averaging over three periods, was only 26 percent of the total the required 30 percent quota. And, (2). The implementation of 30% Women's Representation in Makassar City based on Law no. 7 of 2017, influenced by internal factors and external factors. Internal factors consist of family environment, religious factors and economic factors and external factors consist of: cultural factors, recruitment factors, structural factors, and political barriers themselves.
Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Irfan Syafar; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.92 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum data evaluasi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian dengan pendekatan pada norma atau subtansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan hukum data evaluasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa ditinjau dari Undang-Undang 14/2008 belum menegaskan secara jelas keterbukaan informasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara Peraturan Pemerintah 61/2010 menjelaskan bahwa informasi yang dapat dibuka dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan uji konsekuensi sebagai dasar jangka waktu pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden. The research objective to analyze the legal position of the evaluation data of government goods/services procurement providers in terms of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The research method with an approach to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal arguments and legal comparisons. The results of this study indicate that the legal position of evaluation data on the selection of goods/services procurement providers in terms of Law 14/2008 has not clearly confirmed the disclosure of information on the government's procurement of goods/services. Meanwhile, Government Regulation 61/2010 explains that information that can be disclosed in the process of Procurement of Goods/Services is carried out with a consequence test as the basis for the period of exception based on statutory regulations. So the legislation in question is the Presidential Regulation.
Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya Di Kota Palopo Sultan Alauddin Parawansa; A Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.442 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi partisipasi masyarakat terhadap penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan mamahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai. The research objective to analyze the implementation of community participation in the application of Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Livestock and Its Control in Palopo City and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Livestock and Its Control in Palopo City has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been comprehensive and farmers do not fully know and understand these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is not adequate.
Co-Authors A Khaerun Hidayah A Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal Adi Verry Anggeryawan Agung Munandar Amrayadi Amrayadi Andi Asrul Sani Andi Ento Mulyanto AM Ariani Vemi Octaviani Aris Munandar Azhar Arsyad Bakri Abubakar Daniel Junwaldi MP Nainggolan Fathur Abdillah Ikhsan Fauziah Basyuni Fitra Darlian Gabriel Rumbayan Hambali Thalib Hamzah Hamzah Ilham Ashari Imran Imran Irfan Syafar La Ode Husen Lauddin Marsuni Megawati S Megawati S Mohammad Arif Muh. Syarif Nuh Muhammad Asyrar Achmad Mulyati Pawennai Nawisa Nawisa Nellyati Nellyati Nur Fadhila Mappaselleng Nur Fajri Rahman Setiawan Romi Sunggara Sapri Sapri Sufirman Rahman Sultan Alauddin Parawansa Syahruddin Nawi Welfrick Krisyana Ambarita Wildan Syauqil Umam Yuda Bosniawan H Zaenal Arifin Zulfikar Hendra Zulkifli Zulkifli