Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang

Sapri Sapri (Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
Lauddin Marsuni (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
Askari Razak (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)

Journal of Lex Generalis (JLG)
Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum sistem rekrutmen tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang berarti bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI, Manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR RI dengan Tenaga Ahli, Kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI. Dan Implementasi fungsi tenaga ahli terhadap kualitas kinerja DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements for the expert recruitment system of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research method is normative research which means that. The results of this study indicate that the practice of recruiting qualified experts who can work efficiently has not been implemented so that more come from party activists, this can also affect the quality of the performance of DPR RI experts. The grouping of Experts often causes misunderstandings between Members of the DPR RI and Experts. The capacity of each Expert is considered poor because there is no planning for skills development training by the Secretariat General of the DPR RI, this can affect the quality of the performance of the DPR RI experts. And the implementation of the function of experts on the quality of the performance of the DPR RI in the formation of laws and regulations is related to the allocation of experts needed that has not reached the word sufficient because based on the workload of each expert, it is different and there is no clarity on the number of available experts.