Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Yunan Andika Putra; Lauddin Marsuni; Abd Rahman
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian betujuan mengetahui penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kewenangan Penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU adalah atribusi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang dalam pelaksanaanya, Komisi memberikan mandat Penyelidikan kepada Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, tetapi hambatannya KPPU tidak mempunyai upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan dokumen/surat yang dapat menjadi alat bukti; (2) Hukum persaingan usaha dapat berjalan dikarenakan telah memuat norma primer yang bersifat larangan dan norma sekunder tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, klarifikasi terhadap laporan atau penelitian inisiatif, kedua, penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, ketiga, pemeriksaan Majelis Komisi untuk membuktikan dugaan pelanggaran, dan keempat, penjatuhan Putusan Komisi. The research aims to find out the enforcement of business competition law conducted by KPPU in Indonesia. The research method uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The Investigative Authority possessed by KPPU is attribution through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and has been strengthened through the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016, which in its implementation, the Commission mandates Investigation to Investigate Investigators to obtain sufficient evidence, but the obstacle is that KPPU does not have compelled efforts such as searches and confiscation to obtain documents / letters that can serve as evidence; (2) The law of business competition can run because it contains primary norms that are prohibited and secondary norms concerning the procedures for handling cases which are carried out in four stages, namely first, clarification of reports or research initiatives, second, investigations to obtain sufficient evidence, third, examination of the Commission Council to prove the alleged violation, and fourth, the imposition of the Commission's Decision.

Unifikasi Peraturan Daerah Tentang Pajak & Retribusi Daerah Berdasarkan Prinsip Omnibus Law Andi Elvira Fajarwati; Lauddin Marsuni; Abd Rahman
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis aprinsip omnibus law terhadap pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis prinsip Omnibus Law dapat diterapkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini disusun dengan tipe Normatif Dogmatik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip Omnibus Law dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menimal memuat asas keterbukaan, asas tranparansi, asas pastisipasi publik. The research objective to analyze the principle of omnibus law on the formation of regional regulations based on statutory regulations and to analyze the principles of omnibus law that can be applied to the formation of regional regulations regarding regional taxes and levies. This research is structured with the type of Normative Dogmatic. The results of this study indicate that: Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation has not included the concept of Omnibus Law as one of the principles in the formation of laws and regulations. The Omnibus Law principle can be applied in the formation of regional regulations concerning Regional Taxes and Regional Levies by at least containing the principles of openness, the principle of transparency, the principle of public participation.

Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar Isnaeni Ardan; Hambali Thalib; Lauddin Marsuni
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.24 KB)

Tujuan penelitian menganalisis telah dirumuskan efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif dikarenakan dalam hal proses penyidikan dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik dalam penanganan kasus. 2). faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan (1) faktor substansi hukum, (2) faktor struktur hukum, (3) faktor budaya hukum (4) faktor sarana dan fasilitas, dan (5) faktor kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations against the sale of illegal cosmetics in Makassar city and the factors that influence it. The research method used is empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the investigation on the sale of illegal cosmetics in the city of Makassar was ineffective due to the fact that the investigation process was carried out by two competent agencies which allowed cases to be carried out not optimally due to the overlap between the investigators' duties in handling cases. 2). factors affecting the effectiveness of investigations (1) legal substance factors, (2) legal structure factors, (3) legal culture factors (4) facilities and facilities factors, and (5) legal awareness factors of the community.

Efektivitas Perizinan Berusaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng Mahatir Mahajir; Lauddin Marsuni; Muh. Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.263 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng. Metode analisis yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field reserch) dengan lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantaeng. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik yang diselenggarakan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya terselenggara dengan efektif, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, terjadinya gangguan jaringan pada saat operasional, dapat menghambat kerja sistem informasi pelayanan perizinan terpadu, karena proses pendataan, pencetakan dan monitoring tidak dapat dilakukan. Jadi menurut peneliti gangguan jaringan merupakan faktor yang sangat krusial dalam penerapan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu. Kedua, kurangnya pelatihan pada pegawai yang mengelola sehingga terjadinya kurang pemahaman pada pegawai yang dapat menghambat proses kerja. Ketiga, kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus perizinan. The research objective to analyze the application of Government Regulation Number 24 of 2018 Electronically at the Investment Office and One Stop Integrated Service of Bantaeng Regency. The analytical method used is empirical juridical research or field research (field research) with the research location being carried out at the Office of the Investment and One-Stop Integrated Service Office, Kab. bantaeng. The results of this study found that the one-stop integrated service electronically organized by the DPMPTSPTK Bantaeng Regency has not been fully implemented effectively, this happens due to several factors, namely first, the occurrence of network disturbances during operation, can hinder the work of the integrated licensing service information system, because the process of data collection, printing and monitoring cannot be carried out. So according to the researchers, network disturbance is a very crucial factor in the implementation of an integrated licensing service information system. Second, the lack of training for employees who manage so that there is a lack of understanding among employees that can hinder the work process. Third, the lack of socialization to the community so that there are still people who come to the office to take care of permits.

Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia Muh. Fadil Ashari A; Lauddin Marsuni; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.908 KB)

Tujuan penelitian menganalisis urgensi pengaduan konstitusi sebagai perlindungan konstitusional warga negara di Indonesia serta menganalisis dan menjelaskan konsep penambahan kewenangan mahkamah konstitusi RI untuk menjalankan Pengaduan Konstitusi. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebutuhan akan kewenangan Pengaduan Konstitusi perlu ditambahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang sebagai Ius Constituendum, yang merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Urgensi Kewenangan Pengaduan Konstitusi di Indonesia merupakan wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. (2) Pengadopsian perkara Pengaduan Konstitusi dan Pertanyaan Konstitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: melakukan amandemen UUD NRI 1945, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan Penafsiran Konstitusi. Dengan merancang/ menyusun mekanisme pengajuan, cakupan objek perkara, sampai kepada antisipasi beban perkara akibat penambahan. The research objective to analyze the urgency of constitutional complaints as constitutional protection of citizens in Indonesia and to analyze and explain the concept of adding the authority of the RI Constitutional Court to carry out Constitutional Complaints. The type of research used is normative law research. The results of this study indicate that: (1) The need for the authority to Complain to the Constitution needs to be added to the Constitutional Court which can be seen as the Ius Constituendum, which is a necessity and cannot be postponed any longer. The urgency of the Constitutional Complaints Authority in Indonesia is a form of protection of the constitutional rights of citizens. (2) The adoption of cases of Constitutional Complaints and Constitutional Questions can be carried out in various ways including: amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Revision of the Constitutional Court Law, and Interpretation of the Constitution. By designing/compiling the submission mechanism, the scope of the object of the case, to the anticipation of the caseload due to the addition.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Muhammad Ridwan Saleh; Lauddin Marsuni; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective is to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors causing the abuse of narcotics committed by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter an of the Republic of Indonesia Law no. 35 the Year 2009.

Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Sapri Sapri; Lauddin Marsuni; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum sistem rekrutmen tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang berarti bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI, Manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR RI dengan Tenaga Ahli, Kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI. Dan Implementasi fungsi tenaga ahli terhadap kualitas kinerja DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements for the expert recruitment system of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research method is normative research which means that. The results of this study indicate that the practice of recruiting qualified experts who can work efficiently has not been implemented so that more come from party activists, this can also affect the quality of the performance of DPR RI experts. The grouping of Experts often causes misunderstandings between Members of the DPR RI and Experts. The capacity of each Expert is considered poor because there is no planning for skills development training by the Secretariat General of the DPR RI, this can affect the quality of the performance of the DPR RI experts. And the implementation of the function of experts on the quality of the performance of the DPR RI in the formation of laws and regulations is related to the allocation of experts needed that has not reached the word sufficient because based on the workload of each expert, it is different and there is no clarity on the number of available experts.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik Muhammad Rizhal Djunu; Lauddin Marsuni; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis siapakah pemilik legal standing pembubaran Partai Politik di Indonesia dan bagaiaman proses pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legal standing pembubaran partai politik di Indonesia ialah Legal standing terhadap perkara pembubaran partai politik hanya melalui satu jalur yaitu pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sehingga pasal tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai satu satunya pihak yang mempunyai legal standing dalam usul perkara pembubaran partai politik. Sementara keputusan akhir apakah partai politik dapat dibubarkan atau tidak itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam upaya Mahkamah Konstitusi Upaya pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik sedangkan partai politik jika berupaya di bubarkan bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. The research objective is to analyze who owns the legal standing of dissolving political parties in Indonesia and how the process of dissolving political parties is in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that the legal standing for the dissolution of political parties in Indonesia is the legal standing for cases of dissolving political parties only through one channel, namely the government. This is confirmed in Article 68 of the Constitutional Court Law that the Government in question is the Central Government. So that the article places the center of government as one of the parties that has legal standing in the proposed case of dissolving a political party. While the final decision whether a political party can be dissolved or not is the authority of the Constitutional Court in accordance with Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. that the Constitutional Court did not grant the granting of legal standing to individuals in the proposal to disband political parties, while political parties, if tested for dissolution, could come from internal and external political parties.

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Asrul Sani; Lauddin Marsuni; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil peneltiian bahwa Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, pada dasarnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda yang secara rutin pada tiap-tiap komisi maupun alat kelengkapan DPRD selalu menjadwalkan baik raker maupun kunker dalam hal pelaksanaan perda guna mengetahui apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apa belum, selain itu kegiatan terhadap evaluasi terhadap efektivitas perda juga dilakukan. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, antara lain:Faktor sumber daya manusia, Faktor sarana prasarana, ketersediaan tenaga ahli/kelompok pakar akademisi. Masih ditemukan peraturan daerah yang berlaku secara yuridis, padahal sudah tidak sesuai dengan kondisi/kebutuhan hukum. The research objective is to analyze the Implementation of the Supervision Function on the Implementation of Regional Regulations by Bapemperda DPRD South Sulawesi Province. This research method uses empirical legal research methods. The results of the study show that the implementation of the duties and powers of the South Sulawesi DPRD in supervising the implementation of regional regulations, basically the DPRD of South Sulawesi Province has made every effort to carry out supervision of the implementation of regional regulations properly. This can be seen from the efforts of the DPRD in supervising the running of the regional regulations, which routinely in each commission and apparatus of the DPRD always schedule meetings and kunkers in terms of implementing regional regulations to find out whether the regional regulations have been carried out in accordance with the regulations that have been set or not. In addition, activities to evaluate the effectiveness of regional regulations were also carried out. Factors hindering the implementation of regional regulations include human resources, infrastructure, and the availability of experts/groups of academic experts. There are still regional regulations that apply legally, even though they are no longer in accordance with legal conditions/needs.

Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX Tahwin Alamsyah; Lauddin Marsuni; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pengawasan over loading kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix sudah berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengawasan over loading kendaraan angkutan barang dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan pada BPTD wilayah XIX belum terlaksana dengan baik dikarenakan pelaksana lapangan seringkali mendapat tekanan dari pejabat yang berkepentingan serta masih banyaknya pelaku usaha transportasi, pelaku usaha logistik tidak menyadari dampak terhadap keselamatan dan keamanan dan hanya mengutamakan keuntungan. (2) pengawasan over loading kendaraan angkutan barang pada BPTD XIX berdasarkan hasil wawancara, analisis data hasil penelitian dan pengamatan langsung peneliti disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif dikarenakan berbagai faktor anatara lain; (1). Faktor kebijakan yang masih lemah (2). Kurangnya sumber daya manusia (3). Jam operasional tidak sesuai sop (4). Adanya pungutan liar petugas UPPKB (5). Budaya hukum pelaku usaha dan pengemudi. The aim of the research is to analyze the overloading supervision of goods transport vehicles at BPTD Region XIX that have been running according to the principles of safety and security of traffic and road transportation. The research conducted is empirical legal research. The results of this study indicate that (1) supervision of overloading of goods transport vehicles with the principles of safety and security in traffic and road transportation at BPTD region XIX has not been carried out properly because field implementers are often under pressure from interested officials. There are still many transportation business actors, Logistics businesses do not realize the impact on safety and security and only prioritize profits. (2) supervision of overloading of goods transport vehicles at BPTD XIX based on the results of interviews, research data analysis and direct observations of researchers concluded that the implementation of supervision has not been effective due to various factors, among others; (1). Policy factors that are still weak (2). Lack of human resources (3). Operational hours do not match soup (4). There are illegal levies by UPPKB officers (5). The legal culture of business actors and drivers.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search