ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN POLA SATU PINTU DENGAN MODEL EDWARD III DI KABUPATEN GORONTALO

ENDI TRIYANTO MANYO’E (Widyaiswara BKPSDM Kabupaten Gorontalo)

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 2 No. 3 (2022)

The purpose of writing the article is to determine the effectiveness of the one-stop integrated training policy from the perspective of policy formulation. The writing in this article uses a qualitative approach with the category of library research. This research stage begins with determining the research topic, followed by reviewing the latest literature, reducing literature, organizing literature, reviewing literature and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the one-door pattern training policy in Gorontalo Regency has not been effective in its implementation, especially in the aspects of communication, resources (training and training facilities) and disposition (commitment of partner regional apparatus). Meanwhile, for the aspect of bureaucratic structure, it has shown good performance. To further optimize the one-door pattern training policy, it is necessary to improve the existing regulations into Regional Regulations so that these policies have more "coercive" powers for all regional apparatus organizations. ABSTRAKTujuan dari penulisan artikel adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan pelatihan terpadu pola satu pintu dari perspektif rumusan kebijakan. Penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kategori penelitian kepustakaan (library research). Tahapan penelitian ini diawali dengan penentuan topik penelitian yang dilanjutkan dengan meninjau literatur terkini, reduksi literatur, pengorganisasian literatur, review literatur dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pelatihan pola satu pintu di Kabupaten Gorontalo belum efektif pelaksanaannya, khususnya pada aspek komunikasi, sumberdaya (sarana prasarana diklat) dan disposisi (komitmen OPD mitra). Sementara untuk aspek struktur birokrasi, sudah menunjukan kinerja yang sudah baik. Untuk lebih mengoptimalkan kebijakan pelatihan pola satu pintu, perlu ditingkatkan regulasi yang sudah ada (Peraturan Bupati) menjadi Peraturan Daerah (PERDA) sehingga kebijakan tersebut lebih memiliki kekuatan yang bersifat “memaksa” bagi seluruh OPD.