<![CDATA[Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dalam penelitian adalah ingin mendekskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 khususnya larangan pengemis pasal 41 dalam menangani masalah pengemis di Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta didukung dengan alat check list, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa fotocopy, arsip-arsip dan kamera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap keoganisasian proses implementasi perda, dimana keterlibatan unsur pelaksanaan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis. Tahap interpretasi Perda tersebut belum menunjukkan kemampuan petugas dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi. Tahap aplikasi Perda dalam kegiatan penanganan pengemis belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan preentif, preventif,responsif,dan rehabilitasiKata kunci: Implementasi, Perda, Larangan Pengemis]]>
Copyrights © 2022
