Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Martinus Martinus
untan
Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BALAI PINANG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG E.101216073 Butar rio karno; Yulius Yohanes; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di DesaBalai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu dalam menetapkan standarpengawasan, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tindakankoreksi di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman(2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: a) Menetapkan Standar Pengawasan;kesimpulannya adalah proses Pengawasan yang dilaksanakan BPD Balai Pinang berdasarkan aspekstandar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 melalui hakuntuk meminta keterangan.. b) Membandingkan Standar Pengawasan dengan hasil pelaksanaanpekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan Pembangunan Desa,Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD danPemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, hal ini menunjukanadanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. c)Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan oleh BPD.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1013161017 Dori Surgadi; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2759

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal Pontianak belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi:.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANCUR AJI YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SANGGAU E1012151052 Syahrul Ramadan; Martoyo Martoyo; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang berada di kabupaten sanggau yaitu pariwisata pancur aji. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ini menggunakan teori Suwantoro Gamal (1997) yang terdiri dari: 1). terkait atraksi, kegiatan wiasata yang menjadi daya tarik dan dapan membuat wisatawan terkesan; 2). dilihat dari komponen dan kegiatan wisata yang belum memadai; 3). Dilihat dari komponen akomodasi pengembangan yang dilakukan sudah cukup baik dari segi sarana dan prasarana wisata begitu juga dengan fasilitas pelayanan wisata, dari pelayanan trasportasi masih belum ada untuk saat ini; 4). Dilihat dari komponen infrastruktur dan elemen kelembagaan sudah cukup baik tetapi masih kurang maksimal, masih ada kurangnya akses pada jalan masuk menuju tempat wisata dan belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sanggau; 5).adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah diharapkan dinas kebudayaan dan pariwisata mengupayakan pengembangan secara optimal, agar dapat terealisasi dan terwujud agar objek daya tarik wisata pancur aji menjadi lebih baik dan dapat bersaing dan menjadi lebih unggul.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012171025 Dea Putri Herdiyanti; Zulkarnaen Zulkarnaen; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No  3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa  di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012171021 Olanda; Zulkarnaen Zulkarnaen; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut George C. Edward III(Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah proses komunikasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya  Nomor 31 Tahun 2014, telah  diinformasikan kepada seluruh para pelaksana yang ada dalam struktur organisasi yaitu dari Pemerintah  Daerah, Dinas terkait, Kecamatan, Desa sampai ke RT/RW, akan tetapi informasi yang diberikan belum dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga masyarakat belum memahami kebijakan tersebut. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKeberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. kurangnya sarana pendukung utama menjadi faktor penghambat, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban  dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Jadwal Pembuangan Sampah. 
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS E1011171042 Azhari; Erdi Erdi; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis proses implementasi program Kartu Identitas Anak di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam proses implementasiKartu Identitas Anak ini yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anakyang mengakibatkan timbulnya keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodedeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknikobservasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu tekniktriangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini menggunakan teori O’Jones (dalamWidodo, 2018 : 90-94) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu: 1) TahapPengorganisaian, kesimpulan dari aspek ini adalah penetapan manajemen pelaksana dan penetapanjadwal kegiatan belum optimal. Pada penetapan manajemen pelaksana belum dilakukannya kerjasamauntuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak sedangkan pada penetapan jadwal kegiatan, adanyaketidaksesuaian jadwal pelaksanaan 2) Tahap interpretasi, kesimpulannya dari aspek ini terdapatkekurangan yaitu adanya kesalahan interpretasi oleh masyarakat terkait manfaat Kartu Identitas Anakdan belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sambas. 3) Tahap aplikasi, kesimpulan dari aspek ini adalah masih belum optimal, dimanapelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masihtidak sesuai dengan pengaplikasian SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran yangdirekomendasikan oleh peneliti adalah agar implementor dapat melakukan koordinasi antarstakeholder pemanfaatan Kartu Identitas Anak, selain itu juga lebih memaksimalkan sosialisasikepada masyarakat terkait manfaat kartu tersebut baik secara langung maupun tidak langsung. Untukimplementor harus mentaati SOP yang telah dibuat agar tidak adanya keterlambatan pencetakan.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Yulita Pincesia Kusuma; Hardilina Hardilina; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2844

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. 
KUALITAS PELAYANAN KANTOR AREA PEGADAIAN KOTA PONTIANAK E1011151083 Dendra Yudhistira; Sugito Sugito; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2750

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Area Pegadaian Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pinjaman uang, masih sulitnya penggunaan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), dan karena pengguna aplikasi PDS masih sedikit maka masih banyaknya nasabah yang datang ke outlet untuk mengantri dalam melakukan transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Area Pegadaian Pontianak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Moenir, 2010: 88-119 yang mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: (1) faktor kesadaran (2) faktor aturan (3) faktor organisasi (4) faktor kemampuan dan keterampilan (6) faktor sarana pelayanan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG E1012161117 Monika Marila; Hardilina Hardilina; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapunmetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum  tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah  ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki. 
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WUJUD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Pada Tuna Rungu Di Kota Pontianak) E1011131051 Stellamanda Wulandari; Sri Maryuni; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja dengan memberikan masukan kepada  Pemerintah Kota Pontianak yaitu BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara penerimaan CPNS di Kota Pontianak dalam memberdayakan penyandang disabilitas khusus tuna rungu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowojoto (dalam Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat tahun 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Tahap Penyadaran, kesimpulannya adalah target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. SDM (Sumber Daya Manusia) dari Penyandang Disabilitas lainnya selain tuna daksa ringan sendiri belum mampu untuk bersaing. Tuna daksa ringan lebih unggul daripada Penyandang Disabilitas lainnya karena terletak pada aksesbilitas saja; 2) Tahap Pengkapasitasan, kesimpulannya adalah bertujuan untuk memampukan penyandang disabilitas yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut; 3) Tahap Pendayaan, kesimpulannya adalah terutama penyandang disabilitas diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.
Co-Authors *, Yulius Yohanes Adi Nugroho Agus Eka Arifin Arifin E.101216073 Butar rio karno E1011131051 Stellamanda Wulandari E1011151083 Dendra Yudhistira E1011171042 Azhari E1012151052 Syahrul Ramadan E1012161117 Monika Marila E1012171021 Olanda E1012171025 Dea Putri Herdiyanti E1013161017 Dori Surgadi erdi erdi Falentinus Falentinus Hardilina Hardilina Haryaningsih, Sri Hidayat Hidayat Ida Rochmawati Ira Patriani Isdairi Isdairi Lina Sunyata Lydia Inge Manoppo E1011161020 M. Yusuf M. Yusuf Marsela Marsela Martoyo Martoyo Mita Seksena Ngusmanto Ngusmanto Nursanah Sari Wati Sri Maryuni Sugito Sugito Yulita Pincesia Kusuma Yuni Fransiska Yunita Sari Zulkarnaen Zulkarnaen