<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah dalam perspektif otonomi daerah politik anggaran adalah kebijakan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber- sumber pendapatan dan/atau penerimaan daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan anggaran yang dimaksud adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik bukan kebijakan yang melindungi kepentingan kelompok apalagi pribadi, anggaran negara/ daerah adalah milik rakyat yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Dalam prinsip negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, Konsep yang baik untuk mengelola keuangan Negara adalah Good Financial Governance (GFG).Spirit dari politik anggaran yang harus dilakukan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) adalah GFG. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Pembahasan dari penelitian ini, BPKP dan Inspektorat sebagai audit publik harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal dan pengalaman professionalnya dari seorang auditor akan saling melengkapi satu sama lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Dalam prakteknya BPKP hanya menggunakan alat bukti ataupun petunjuk yang disediakan oleh kejaksaan, pada dasarnya BPKP dan Inspektorat sebagai Pengawas Intern harus memiliki SDM Auditor, Auditor yang berfungsi melakukan audit forensik atas penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.Fungsi Preventif BPKP dan Inspektorat Daerah, Tindak Pidana Korupsi, PNS]]>
Copyrights © 2022
