PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG

Harianto Harianto (Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
Marwan Mas (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bosowa)
Ruslan Renggong (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bosowa)

Indonesian Journal of Legality of Law
Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin  dan untuk mengetahui bagaiman pertanggung jawaban pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW dan Saksi HJK, ATA, R dan AN berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Bentuk sangsi pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu  majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. This study aims (1) to examine and analyze forms of legal protection for witnesses and victims of the crime of violent theft in decision number 112/Pid.B/2017/PN. Pin (2) To determine how criminal responsibility is given to witnesses and victims of criminal acts, the theft of violence in decision number 112/Pid.B/2017/PN.Pin. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Pinrang District Court. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned, by using qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of legal protection for witnesses and victims of the crime of theft of violence in Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. The pin is because the safety of witnesses and victims in the criminal justice process in Indonesia has not been regulated properly. Based explicitly on Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, during the investigation process, the police protected victims SW and Witnesses HJK, ATA, R and AN in the form of a guarantee of security for them from possible threats arising from the suspect or his gang. The protection provided is to check or ensure that the victim is in good condition by telephone or by cominga to the victim's house. Criminal Accountability Against Witnesses and Victims of the Crime of Violent Theft In Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. Pin, namely the panel of judges, sentenced the defendant Asri als Sari Bin Larente, to imprisonment for 2 (two) years