Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Abdul Djabbar; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1893

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Olehnya, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Sedangkan kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat berupa besarnya biaya operasional, keterbatasan personil, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat Various problems and callenges faced by the Regional Police of West Sulawesi in its function, especially in dealing with criminal acts of narcotics abuse. Therefore, the researchers conducted a study that aims to determine the function of the West Sulawesi Regional Police when dealing with narcotics abuse crimes an to find out the obstacles faced. This research will be conducted at the West Sulawesi Regional Police Office, wich is located at Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, Mamuju sub-district, Mamuju district, West Sulawesi province. The technique used to collect research data is observation, interviews, and documentatioan wich are then analyzed using qualitative data analysis. The result of the study indicated that the function of the police in enforcing the law is carried out by the Dit Resnakoba West Sulawesi in eradicating and tackling nacoticts abuse, namely by conduction the first pre-emptive program (coaching), the second preventif program (prevention), and the third repressive program (action). Meanwhile, the obstacles faced in combating the distribution and abuse of narcotics by the Directorate of Drug Research and Drugs in West Sulawesi in the jurisdiction of West Sulawesi are in the form of large operational costs, limited personnel, lack of supporting facilities, and lack of community participation

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG Harianto Harianto; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1902

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin dan untuk mengetahui bagaiman pertanggung jawaban pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW dan Saksi HJK, ATA, R dan AN berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Bentuk sangsi pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. This study aims (1) to examine and analyze forms of legal protection for witnesses and victims of the crime of violent theft in decision number 112/Pid.B/2017/PN. Pin (2) To determine how criminal responsibility is given to witnesses and victims of criminal acts, the theft of violence in decision number 112/Pid.B/2017/PN.Pin. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Pinrang District Court. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned, by using qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of legal protection for witnesses and victims of the crime of theft of violence in Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. The pin is because the safety of witnesses and victims in the criminal justice process in Indonesia has not been regulated properly. Based explicitly on Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, during the investigation process, the police protected victims SW and Witnesses HJK, ATA, R and AN in the form of a guarantee of security for them from possible threats arising from the suspect or his gang. The protection provided is to check or ensure that the victim is in good condition by telephone or by cominga to the victim's house. Criminal Accountability Against Witnesses and Victims of the Crime of Violent Theft In Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. Pin, namely the panel of judges, sentenced the defendant Asri als Sari Bin Larente, to imprisonment for 2 (two) years

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEPOLISIAN RESOR PINRANG Madina Madina; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1905

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kepolisian memiliki efektivitas untuk menurunkan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian resor pinrang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor dalam pelaksanaan penyidikan kepolisian dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor pinrang. Desain penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan dianalisis dengan teknik analisa desktriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada kepolisian resor pinrang mengupayakan pendekatan restoratif. Hasil dari penelitian Pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yatiu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan kurang koordinasi. This study aims to determine the effectiveness of police investigations in reducing motor vehicle crime in the Pinrang Resort Police area and the factors in carrying out police investigations in handling motor vehicle theft cases in the Pinrang Resort Police area. The design of this research is normative-empirical research. Data was collected through interviews and documentation. Analysis of the data used is qualitative and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques and then presented descriptively. The results showed that the effectiveness of the investigation of the crime of motor vehicle theft at the Pinrang resort police sought a restorative approach. The results of the research. The implementation of police investigations into criminal cases of motor vehicle theft has not been effective in reducing the incidence of motor vehicle theft in the Pinrang area. This is proven by the percentage of completion of motorcycle theft crimes in the Pinrang area is still around an average of 38% for three years. And the factors that become obstacles in police investigations in handling cases of motor vehicle theft at Pinrang Resort are divided into two, namely Internal factors consisting of a lack of budget, and Lack of Human Resources at Pinrang Resort, while external factors consist of a lack of community support, factors of evidence and evidence, supporting facilities at the crime scene are inadequate and lack of coordination.

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN Reski Ospiah; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1910

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan “perluasan” objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan, Sedangkan secara tidak langsung putusan hakim pada putusan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS secara tidak langsung menganulir putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS. Dalam perkara Praperadilan, putusan hakim merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah kepaka putusan, idnetitas para pihak, pertimbangan dan amar putusan. Sehingga demikian pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang terdapat didalam setiap putusan hakim termasuk dalam perkara Praperadilan. Didalam muatan Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi bahwa : “ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ; Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan”. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui Due Process Of Law yang berkeadilan dan bermanfaat.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search