<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perlindungan negara terhadap perempuan korban kekerasan, mengambil studi kasus peraturan Pemerintah Daerah tentang kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari Negara dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kawin kontrak. Kabupaten Cianjur adalah satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan Perbup tentang pencegahan kawin kontrak, perbup ini hanya sebagai bentuk upaya pencegahan kawin kontrak yang bersifat lemah dan sama sekali tidak dapat melindungi perempuan korban kawin kontrak. Implikasi teoritis Advocacy Coalition Framework (ACF) relavan dalam melihat pengaruh aktor dalam pembentukan Perbup No. 38 tahun 2021. Teori ini dapat membantu menganalisa kebijakan yang dihasilkan dari advokasi aktor-aktor dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing dan berdampak terhadap lemahnya perlindungan Pemerintah Daerah dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.]]>
Copyrights © 2023
