<![CDATA[Seringkali eksekusi putusan peradilan tata usaha negara tidak dilaksanakan disebabkan beragam faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah law awareness pejabat pemerintahan yang kurang sehingga dengan melihat pelaksanaan eksekusi putusan yang mengandung pemberian rehabilitasi terlihat akan lebih sulit karena menyangkut pengembalian hak penggugat dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, spesifikasi penelitian bersifat studi kasus dengan metode analisis data ialah deksriptif kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah skema pelaksanaan rehabilitasi dari putusan nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY dibanding dengan skema menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan problematika pelaksanaan realisasinya. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan rehabilitasi terlaksana akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum peradilan tata usaha negara karena ada force majeure pergantian Wali Kota dari definitif kepada pelaksana tugas. Problematika yang dihadapi seperti ketidaktelitian PTUN dalam mengirimkan putusan inkracht hingga tidak adanya mekanisme rehabilitasi harkat dan martabat.]]>
Copyrights © 2022
