<![CDATA[Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung seperti hari ini berasal dari proses panjang pada amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Semangat reformasi yang mengusung konsep demokratisasi di segala lini menjadi landasan sosiologis terbentuknya ketentuan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam rangka mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan konsep negara hukum yang demokratis, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada dalam buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung sudah sesuai dengan semangat dari negara hukum yang demokratis karena menekankan pada partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.]]>
Copyrights © 2023
