<![CDATA[Dewan Keamanan Nasional (DKN) berperan sebagai penasihat presiden dalam menghadapi situasi darurat dan tidak memiliki fungsi operasional. Disisi lain, Pemerintah menerjemahkan istilah public safety sebagai keamanan publik, bukan keselamatan publik. Dikarenakan menggunakan terminologi keamanan publik maka dikhawatirkan akan terjadi pembatasan terhadap semua hak warga sipil. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengkaji definisi keamanan nasional sebelum membentuk DKN. Hingga kini, belum ada definisi yang jelas terkait keamanan nasional lantaran belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Pembentukan DKN seharusnya dibentuk melalui RUU yang dibahas dengan DPR, bukan melalui peraturan presiden sehingga pengkajian yang dilakukan lebih terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan, promblematika, dan masalah-masalah yang sedang dihadapi di Indonesia serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, studi kepustakaan, serta melakukan uji kredibilitas terhadap data yang didapatkan. Ditemukan kesamaan antara Wantannas RI dengan DKN di Indonesia, namun terdapat perbedaan mendasar jika dikaji lebih lanjut menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan DKN harus mengikusertakan semua elemen keamanan nasional serta merujuk kepada cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Melihat kondisi negara saat ini, pembentukan DKN dengan segera namun tidak terburu-buru harus dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk menangani krisis yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan dimasa depan]]>
Copyrights © 2023
