Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora PENDIPA Journal of Science Education
Siswo Hadi Sumantri
Universitas Pertahanan
Arts Humanities Chemistry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Sejarah, Dampak, Dan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Sulawesi Barat Dedy Hartono; Rio Khoirudin Apriyadi; Tri Winugroho; Aprilyanto Aprilyanto; Siswo Hadi Sumantri; Wilopo Wilopo; Hafizh Surya Islami
PendIPA Journal of Science Education Vol 5, No 2 (2021): MARCH - JUNE
Publisher : University of Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/pendipa.5.2.218-224

Abstract

[Analysis of the History, Impact and Management of Earthquake Disaster during the Covid-19 Pandemic in West Sulawesi] Geographical, demographic, sociological, meteorological and climatological conditions of Indonesia make Indonesia in a disaster-prone area (natural, non-natural, and social). This condition can be used as a laboratory to produce disaster experts, knowledge and technology in Indonesia. Law 24/2007 as a framework for disaster management systems in Indonesia currently prioritizes the disaster mitigation paradigm so that a strong commitment and participation of all parties is needed to build and run this system properly. However, currently Indonesia is faced with multiple disasters that occurred during the Covid-19 pandemic. This is supported by data on the earthquake disaster in West Sulawesi on January 15, 2021 which occurred amid the potential for the spread of Covid-19 infection. The character of the risk in this problem is how to minimize the time for evacuation, emergency response and recovery of community conditions without neglecting the potential for transmission of Covid-19 infection. This study uses a descriptive quantitative approach with secondary data in the form of BNPB volunteer desks, BNPB current situation reports and population data and civil records. The data analysis technique uses quantitative methods through univariate analysis. The results showed that the history of disaster recorded that in West Sulawesi, there had been an M ? 6 RS earthquake in 1820, 1976, 1969, 1984 and 2021. The earthquake of January 15, 2021 occurred at 01.28.17 WIB with a magnitude of M 6.2 RS at depth of 10 km with the location: 2.98 LS, 118.94 BT (6 km northeast of Majene). The potential affected population in Majene Regency is 59,543 people, Mamasa Regency 62,007 people, Mamuju Regency 144,377 people, Polewali Mandar Regency 219,305 people. Quick response was shown by Indonesia through the President's direction to BNPB, Ministry of Social Affairs, Basarnas, TNI and Kapolri and their staff to take emergency response steps as soon as possible through Emergency Response Status No.001 / Darurat-SB / I / 2021 which is valid for 14 days (15-28 January 2021). The seventh main sectors in the emergency response are search and rescue, logistics or soup kitchens, shelters, mapping, clean water, sanitation and hygiene, communication and health.
Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Multi-hazard Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Guna Mendukung Keamanan Nasional Lexi Jalu Aji; Dewi Prima Meiliasari; Rio Khoirudin Apriyadi; Syamsul Maarif; Siswo Hadi Sumantri; Wilopo Wilopo
PendIPA Journal of Science Education Vol 6, No 1 (2022): November - February
Publisher : University of Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/pendipa.6.1.64-72

Abstract

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh dengan kondisi geografis yang sebagian besar terdiri atas kawasan pesisir dan pegunungan api aktif yang membuat Kabupaten Pidie Jaya memiliki risiko tinggi mengalami berbagai macam bencana (multi-hazard) seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan banjir. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB), sehingga dapat mengurangi kerugian dan korban jiwa akibat bencana. PRB berfokus pada pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakatnya yang sejalan dengan arahan Sendai Framework. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas PRB Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menghadapi multi-hazard menggunakan Sendai Framework sebagai acuan penilaianya. Subyek dalam penelitian ini adalah instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka. Hasil triangulasi penelitian menunjukan bahwa kapasitas PRB Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh nilai total 12 dari nilai maksimal 16. Maka kapasitas PRB Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tergolong “Baik”. Jika Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mampu mengelola risiko bencana dengan baik, maka akan menimbulkan rasa nyaman dan aman pada masyarakat yang merupakan indikator keamanan nasional.
PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL (DKN), TANTANGAN, PROBLEMATIKA DAN MASALAH YANG DIHADAPI INDONESIA BESERTA SOLUSINYA Furqan Abdul Rais Zordi; Siswo Hadi Sumantri; M. Adnan Madjid
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.26-33

Abstract

Dewan Keamanan Nasional (DKN) berperan sebagai penasihat presiden dalam menghadapi situasi darurat dan tidak memiliki fungsi operasional. Disisi lain, Pemerintah menerjemahkan istilah public safety sebagai keamanan publik, bukan keselamatan publik. Dikarenakan menggunakan terminologi keamanan publik maka dikhawatirkan akan terjadi pembatasan terhadap semua hak warga sipil. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengkaji definisi keamanan nasional sebelum membentuk DKN. Hingga kini, belum ada definisi yang jelas terkait keamanan nasional lantaran belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Pembentukan DKN seharusnya dibentuk melalui RUU yang dibahas dengan DPR, bukan melalui peraturan presiden sehingga pengkajian yang dilakukan lebih terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan, promblematika, dan masalah-masalah yang sedang dihadapi di Indonesia serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, studi kepustakaan, serta melakukan uji kredibilitas terhadap data yang didapatkan. Ditemukan kesamaan antara Wantannas RI dengan DKN di Indonesia, namun terdapat perbedaan mendasar jika dikaji lebih lanjut menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan DKN harus mengikusertakan semua elemen keamanan nasional serta merujuk kepada cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Melihat kondisi negara saat ini, pembentukan DKN dengan segera namun tidak terburu-buru harus dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk menangani krisis yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan dimasa depan
Co-Authors Ambia Rio Suwanda Aprilyanto Aprilyanto Dedy Hartono Dewi Prima Meiliasari Fitri Apriyani Furqan Abdul Rais Zordi Hafizh Surya Islami Lexi Jalu Aji M. Adnan Madjid Rio Khoirudin Apriyadi Syamsul Maarif Tri Winugroho Wilopo Wilopo