SOSIALIASI PENGATURAN JABATAN KEPALA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT DESA

Zamhasar Zamhasar (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab, Pekanbaru)
T. Fahrul Gafar (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab, Pekanbaru)
Suryaningsih Suryaningsih (Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol, Padang)
Santi Octavia (Program Studi Manajemen, STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta)
Rosalina Rosalina (Program Studi Akuntansi, STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta)
Desi Susanti (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bandung)

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 2 No. 8: Januari 2023

UU Desa melembagakan sistem baru checks and balances terhadap kepala desa, menempatkan lebih banyak kontrol di tangan masyarakat secara umum. Undang-undang ini juga mengakui kedaulatan dan otonomi desa-desa di Indonesia, menegaskan hak mereka untuk memprioritaskan dan mengelola pembangunan di tingkat desa sesuai dengan prinsip-prinsip dan pemerintahan lokal. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa betul-betul dilakukan secara transparan, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dipraktikkan, serta memahamkan kepada masyarakat desa tentang pengaturan jabatan kepala desa. Adapun tahapan yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah: kunjungan lokasi, analisa lokasi, serta sosialisasi dan FGD. Hasil dari pengabdian ini adanya suatu harapan kepada pihak pengambil kebijakan sebelum merevisi UU No.6/2014 tentang desa haruslah berdasarkan hasil kajian yang matang dan refleksi terhadap 9 tahun implementasi UU desa perlu dilakukan agar dapat mengambil keputusan yang tepat