Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir Di Beberapa Negara Asia Tenggara

Sanafiah, Fadri

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)

Penelitian ini mengulas tentang perkembangan hukum keluarga Islam termutakhir di bebrapa Negara Asia tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia kedua Untuk mengetahui Bagaimana perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan  secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akandatang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akandatang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditaearkan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), bersifat kualitatif, deskriptif analitis.Adapun hasil dari penelitian ini pertama Perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia adalah  lahir nya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahung 2009, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama dan dibentunya peradian husus di Nangro Aceh Darussalam. Dalam pasal 49 UU no 3 taun 2006, “Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonome Syari’ah. Ke-dua perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara seprti di Malaysia, Singapura, Thailandd dan Filipina dipengaruhi oleh tuntutan Umat Islam utuk mengkodifikasikan Hukum Islam agar Hukum Islam tersebut tidak kehilangan keefektifannya, khususnya dalam suatu Negara dimana umat Islam dan Non Islam Hidup besama.