<![CDATA[Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari tahun 2020 hingga 2021 dari hasil publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan rumus analisis pertumbuhan belanja, dan juga digunakan alat analisis Compare Means Independent Sample T-Test dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 25. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa pertumbuhan belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 182.641.383.000, hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Sedangkan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah positif atau lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 81.755.881.000, hal ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari tahun sebelumnya. Kata Kunci : Pendapatan; Belanja; Daerah; Pandemi Covid-19]]>
Copyrights © 2023
