<![CDATA[Rumah sakit pemerintah merupakan unit kerja dari instansi pemerintah yangmemberikan pelayanan publik di bidang kesehatan kepada masyarakat yang didukungdengan sarana, prasarana, dana, maupun tenaga sesuai kebutuhan. Pengelolaan keuanganBadan Layanan Umum Daerah dapat diberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktik-praktikbisnis yang sehat termasuk remunerasi. Implementasi remunerasi di RSUD La TemmamalaSoppeng dapat menjadi sebuah perubahan awal dalam pemberian insentif, namun padakenyataanya hal tersebut belum diterapkan. Faktor-faktor yang menghambat implementasiremunerasi meliputi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor penghambatimplementasi remunerasi di RSUD La Temmamala SoppengPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Adapunteknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber datautama dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara atau pengamatan pada unsurmanajemen sebanyak 4 orang sebagai informan kunci dan unsur yang mewakili pelayananyaitu komite-komite sebagai informan pendukungHasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dari implemetasi sistem remunerasihanya terkait kurangnya komitmen dari pemberi layanan dan juga koordinasi dari pimpinanyang masih perlu ditingkatkan.Kesimpulan penelitian, menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi, pimpinanmaupun pegawai di RSUD La Temmamala Soppeng telah memahami tujuan, manfaat dandampak dari remunerasi. Namun dari sisi SDM belum ada tenaga yang disiapkan untukmenangani sistem remunerasi. Aspek disposisi dapat terlihat pada komitmen seluruh pegawaidi RSUD La Temmamala Soppeng terhadap remunerasi yang masih sangat kurang. Padaaspek sistem birokrasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Permendagri 79 Tahun2018 khususnya penerapan sistem remunerasi masih lemah karena tidak ada konsekuensiterhadap pelaksanaannya.]]>
Copyrights © 2018
