Implementasi Koordinasi Perusahaan Daerah Air Minum Dan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengembangan Infrastruktur Perusahaan Daerah (Studi Pada PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo Dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo)

ira widyastuti (STIA Setih Setio Ma.Bungo)
Joko Sunaryo
Poiran Poiran
Steven Yogi

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)
Vol 2, No 1 (2018): Juni

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan pokok yang dihadapi oleh manajemen PDAM dalam melaksanakan usahanya, serta untuk mengetahui pula apa upaya-upaya yang dilakukan dalam koordinasi dalam pengembangan infrastruktur PDAM. Metode yang digunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Populasi yaitu karyawan PDAM dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum, serta pelanggan PDAM dengan sampel sebanyak 10 Orang. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menggambarkan bahwa infrastruktur air bersih yang disediakan Pemerintah Daerah untuk PDAM pada tahun 2014 berjumlah 12 unit IPA (Instalasi Pengolahan Air), yang tersebar di 10 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Bila ditinjau dari target nasional bahwa tingkat cakupan pelayanan yang harus dicapai adalah sebesar 80% penduduk di wilayah perkotaan dan 60% di wilayah perdesaan. Belum optimalnya infrastruktur PDAM dalam melayani air bersih untuk masyarakat di Muara Bungo diharapkan beberapa permasalahan pokok, yakni koordinasi PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pengerjaan infrastruktur yang belum sesuai dengan keinginan PDAM, disamping itu keterbatasan SDM dan Sumber Dana juga menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur PDAM. Selain permasalahan tersebut, PDAM juga belum mampu untuk mengembangkan infrastrukturnya sendiri dikarenakan kondisi keuangan PDAM Pancuran Telago belum memungkinkan untuk infrastruktur tersebut yang membutuhkan biaya relative besar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen PDAM Pancuran Telago dan Dinas Pekerjaan Umum adalah melakukan inventarisasi dan perbaikan sistem infrastruktur, sedangkan untuk pengembangan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang besar dengan mengajukan proposal pendanaan melalui Dinas Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Upaya lain yang dilakukan adalah memotivasi semangat kerja pegawai dengan menciptakan budaya kerja yang baik dan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja untuk mendapatkan hasil kerja yang sesuai dan dibutuhkan PDAM.