Jurnal Restorative Justice
Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE

Fransiskus Samderubun (Fakultas Hukum Universitas Musamus)
Ruloff F. Wass (Fakultas Hukum Universitas Musamus)



Article Info

Publish Date
30 Nov 2018

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

hukum

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited ...