Samderubun, Fransiskus
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Sosiolegal Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Di Kabupaten Merauke) Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis; Rahail, Emiliana Bernadina
Jurnal Restorative Justice Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6046

Abstract

Penelitian ini bertolak dari fakta bahwa dalam pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi kepada nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Metode penelitian merupakan jenis penelitian menggunakan kajian sosiolegal. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil yang didapat ialah Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara das sein menunjukan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI BIDANG INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Zesa, Yuldiana; Samderubun, Fransiskus
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat, dan menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus (case Approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan budaya (cultural approach), pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan filosofi (philosophy approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah adat, investasi, dan kearifan lokal, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan di identifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Manfaat investasi bagi masyarakat adat belum sepenuhnya dirasakan dengan masuknya investasi di Kabupaten Merauke hal ini dikerenakan adanya pemberian ganti rugi pelepasan tanah adat yang tidak sesuai pemilik marga yang sebenarnya sehingga merugikan pihak pemilik tanah ulayat (2) Penyelesaian konflik tanah ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dikarenakan pengakuan tumpang tindih pengakuan tanah ulayat, pemberian ganti rugi berulang-ulang sehingga merugikan pihak investor dan CSR yang diberikan oleh perusahaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga merugikan masyarakat adat. Kata Kunci : Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, tanah ulayat dan investasi.
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE samderuun, Fransiskus; Samderubun, Fransiskus; RULOFF FABIAN YOHANIS WAAS; Jotam Kalalo, Julianto Jover
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam perspektif otonomi daerah pada bidang pertanian. Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan PERDA, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu keterbatasan pemahaman tidak di imbangi dengan kemampuan eksekutif, hingga pada giliranya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merauke yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, staf ahli, dan staf pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan populasi ini juga didapatkan dari anggota dinas pertanian Kabupaten Merauke. Sampel dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses legislasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD KabupatenMerauke dan anggota di dinas pertanian. data juga dikumpulkanmelalui studi dokumen, seperti Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan peraturan daerah PERDA tentunya sudah benar mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaanya di sektor pertanian berkelanjutan kabupaten merauke, yang tentunya penyediaan infrastruktur dan perlindungan lahan sudah mengikuti mekanisme peraturan daerah yang ada. Akan tetapi masih adanya hambatan di sektor pertanian berkelanjutan ini yaitu partisipasi milenial atau anak muda di bidang ini yang tentunya dapat menghambat program pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabu paten merauke.
Optimalisasi Fungsi Legislasi Badan Musyawarah Kampung Silambi, Erni Dwita; Samderubun, Fransiskus; Ruslan, Achmad; Halim, Hamzah
SASI Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i3.403

Abstract

This study aims to optimize the implementation of the legislative function in the village consultative organization. This study using sociolegal law research methods, data collection techniques used are interviews, direct observation, literature study. All data obtained from this study, both primary data, secondary data, and tertiary data, are then processed and analyzed qualitatively for further description in order to provide understanding by explaining the results of this study, ideally, it discusses and agrees on a village regulation draft from the right of initiative. The proposal purpose is to gather the aspirations from the village community and stipulated in a village regulation product. However, the implementation of proposals and designs proposed by the Village Deliberative Council was low, resulting in the lack of village regulations being produced. There are 179 villages in Merauke district, none of it has village regulation product initiatively.. The decline performance of the Village Deliberative Council will result in ineffective legislative functions. Appropriate regulations, namely renewal and improvement in terms of Quality, Quantity, Timeliness, Effectiveness, Independence, Environment, become benchmarks in optimizing the legislative function of Village Deliberative Council. Something questionable here is whether the village community can follow the changes or reject the changes.