Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE Fransiskus Samderubun; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1927

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE Fransiskus Samderubun; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.

Implementation of the Legislative Function of the Village Consultative Body in Kaliki Village, Kurik District - Merauke Regency Ruloff Fabian Yohanis Waas; Fransiskus Samderubun; Thimon Febby
Musamus Law Review Vol 5 No 2 (2023): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v6i1.4085

This research aims to analyze how the effectiveness of the implementation of the ruling of the Administrative Court of the State and what are the factors that influence the effectiveness of the Court ruling The country. The research was carried out on the courts of The State of Makassar, data collection techniques are carried out by means of interviews and read scientific books, magazines, newspapers and other readings related to research. Results of the study showed that the effectiveness of the implementation of the ruling of the Court of The Country has not been effective, because so far there are still many Administrative Bodies and Officials of countries that are unwilling to comply with the ruling of the Court of The country, then plus the lack of participation of the parties to the dispute has led to a court could not ascertain whether a State Administrative Court ruling that has a magnitude of law has been implemented or not. As for the factors that influence the Court ruling The Country, among which is the absence of a special eksekutorial institution or institution of sanctions in carrying out the Court ruling The country, The official low awareness Countries in obeying the Court ruling The Country, the absence of more detailed provisions governing sanctions if the verdict is not implemented. Advice from the research is that, should the Government contains provisions governing the institutions executorial institutions or special sanctions ruling of The judiciary of the State, so the State Administrative Court's verdict can be run and judicial administration can emerge again in the eyes of the community.

Analisis Sosiolegal Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Di Kabupaten Merauke) Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis; Rahail, Emiliana B.
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6046

Penelitian ini bertolak dari fakta bahwa dalam pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi kepada nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Metode penelitian merupakan jenis penelitian menggunakan kajian sosiolegal. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil yang didapat ialah Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara das sein menunjukan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI BIDANG INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Samderubun, Fransiskus
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.33

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat, dan menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus (case Approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan budaya (cultural approach), pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan filosofi (philosophy approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah adat, investasi, dan kearifan lokal, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan di identifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Manfaat investasi bagi masyarakat adat belum sepenuhnya dirasakan dengan masuknya investasi di Kabupaten Merauke hal ini dikerenakan adanya pemberian ganti rugi pelepasan tanah adat yang tidak sesuai pemilik marga yang sebenarnya sehingga merugikan pihak pemilik tanah ulayat (2) Penyelesaian konflik tanah ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dikarenakan pengakuan tumpang tindih pengakuan tanah ulayat, pemberian ganti rugi berulang-ulang sehingga merugikan pihak investor dan CSR yang diberikan oleh perusahaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga merugikan masyarakat adat. Kata Kunci : Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, tanah ulayat dan investasi.

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE samderuun, Fransiskus; Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis; Kalalo, Julianto Jover Jotam
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.128

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam perspektif otonomi daerah pada bidang pertanian. Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan PERDA, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu keterbatasan pemahaman tidak di imbangi dengan kemampuan eksekutif, hingga pada giliranya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merauke yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, staf ahli, dan staf pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan populasi ini juga didapatkan dari anggota dinas pertanian Kabupaten Merauke. Sampel dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses legislasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD KabupatenMerauke dan anggota di dinas pertanian. data juga dikumpulkanmelalui studi dokumen, seperti Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan peraturan daerah PERDA tentunya sudah benar mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaanya di sektor pertanian berkelanjutan kabupaten merauke, yang tentunya penyediaan infrastruktur dan perlindungan lahan sudah mengikuti mekanisme peraturan daerah yang ada. Akan tetapi masih adanya hambatan di sektor pertanian berkelanjutan ini yaitu partisipasi milenial atau anak muda di bidang ini yang tentunya dapat menghambat program pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabu paten merauke.

ANALISIS SOSIO-LEGAL PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PADA HUTAN ADAT DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE Nasri Wijaya; Handika D. A. Pelu; Fransiskus Samderubun
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.50873

This research is a Socio-Legal Analysis of the Role of Customary Institutions in Resolving Land Conflicts in Customary Forests in the Merauke Regency Region, while the problems to be studied are about how the position of customary forests belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and how the process of transitioning customary forest land by the Marind indigenous people in the Merauke Regency area. The purpose of this study was to find out how the position of the customary forest belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and to find out the process of resolving forest land conflicts by the Marind customary community in the Merauke Regency area. The research method used in this research is Juridical Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Based on the Papua Province Perdasus Number 23 of 2008 concerning the Ulayat Rights of Indigenous Law Communities and Individual Rights of Indigenous Peoples to the Land of the Indigenous Peoples, Marind Imbuti, the owner of customary land in the Veterans area of Merauke Regency, does not own customary forest, but owns land or customary forest. The process of transitioning the Ulayat Forest belonging to the Marind Imbuti customary community inhabiting the Merauke Regency area must go through the Customary Process and Administrative Process, both of which are quite strict and selective.

Optimalisasi Fungsi Legislasi Badan Musyawarah Kampung Silambi, Erni Dwita; Samderubun, Fransiskus; Ruslan, Achmad; Halim, Hamzah
SASI Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i3.403

This study aims to optimize the implementation of the legislative function in the village consultative organization. This study using sociolegal law research methods, data collection techniques used are interviews, direct observation, literature study. All data obtained from this study, both primary data, secondary data, and tertiary data, are then processed and analyzed qualitatively for further description in order to provide understanding by explaining the results of this study, ideally, it discusses and agrees on a village regulation draft from the right of initiative. The proposal purpose is to gather the aspirations from the village community and stipulated in a village regulation product. However, the implementation of proposals and designs proposed by the Village Deliberative Council was low, resulting in the lack of village regulations being produced. There are 179 villages in Merauke district, none of it has village regulation product initiatively.. The decline performance of the Village Deliberative Council will result in ineffective legislative functions. Appropriate regulations, namely renewal and improvement in terms of Quality, Quantity, Timeliness, Effectiveness, Independence, Environment, become benchmarks in optimizing the legislative function of Village Deliberative Council. Something questionable here is whether the village community can follow the changes or reject the changes.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i2.81

Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi secara sistematis telah terbentuk menjadi orang korup melalui berbagai faktor sejak usia dini. Dalam hal ini Pendidikan anak usia dini menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang menjadi yang korup dan anti korupsi. Dalam berbagai kasus korupsi, oknum yang melakukan selalu cenderung mempunyai sikap dan karakter yang rakus terutama dalam kekuasaan, tidak terkontrol dalam menggunakan jabatan dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Perilaku korupsi berbeda dengan Tindakan kejahatan pidana lainnya yang mana faktor utamanya selalu mempunyai alasan yang kongkret. Perilaku ini bila diteruskan akan membentuk karakter seseorang, setelah karakternya terbentuk maka dengan lingkungan dan sistem korupsi yang adad ala organ pemerintahan maka seseorang dengan muda beradaptasi dalam melakukan tindak korupsi. Seseorang dengan perilaku ini, Ketika mendapatkan kekuasaan akan lebih mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Budaya korupsi telah berkar di Indonesia sehingga bagaimana solusi yang tepat untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Dengan ini upaya pemeberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia per tahun 2024 masih sebatas penanggulangan, meski terdapat banyak koruptor yang ditangkap tetapi korupsi belum bisa di berantas sampai ke akarnya. Untuk menghentikan korupsi sampai ke akar maka upaya yang dapat dilakukan yaitu melalu perlindungan khusus terhadap anak usia dini dari upaya korupsi, Pendidikan anti korupsi harus di mulai sejak usia dini, baik dilakukan oleh orang tua di rumah dan juga oleh guru disekolah lewat sistem pembelajaran anti korupsi bagi anak usia dini. Memutus mata rantai korupsi merupakan harpan setiap warga negara Indonesia, untuk mewujudkannya dengan cara melindungi anak usia dini sebagai generasi Indonesia dari perilaku, dan tindak korupsi. Selamatkan anak Indonesia dari budaya Korupsi.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search