Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice
Ruloff F. Wass
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE Fransiskus Samderubun; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1927

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.
PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DESA DI KABUPATEN MERAUKE Dede Aldhi Syam; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1939

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Merauke dengan mengambil sampel 3 kampung lokal yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat adat suku Marind, karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tipe penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian penulis, bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan dan capaian maksimum dari pelaksanaan program kerja Kampung adalah tersedianya sumber daya manusia pengelola anggaran serta pelaksana lapangan program kerja kampung. Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan program kerja kampung yang menyentuh masyarakat dan menghasilkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat kampung adalah dengan pendampingan yang konsisten dan terarah serta pengawasan terhadap satuan pelaksana kerja. Perlunya keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan pada saat pelaksanaan musyawarah kampung sangat mendorong tercapainya kesuksesan pelaksanaan program kerja kampung. Hal lain yang menjadi acuan dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja Kampung yaitu dengan adanya transparansi dan pelibatan tinggi terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran dari penelitian ini adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program kerja kampung, pendampingan dan pelaksanaan Bimtek serta partisipasi masyarakat yang penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja kampung.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE Fransiskus Samderubun; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.457 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1927

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.
PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DESA DI KABUPATEN MERAUKE Dede Aldhi Syam; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.019 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1939

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Merauke dengan mengambil sampel 3 kampung lokal yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat adat suku Marind, karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tipe penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian penulis, bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan dan capaian maksimum dari pelaksanaan program kerja Kampung adalah tersedianya sumber daya manusia pengelola anggaran serta pelaksana lapangan program kerja kampung. Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan program kerja kampung yang menyentuh masyarakat dan menghasilkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat kampung adalah dengan pendampingan yang konsisten dan terarah serta pengawasan terhadap satuan pelaksana kerja. Perlunya keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan pada saat pelaksanaan musyawarah kampung sangat mendorong tercapainya kesuksesan pelaksanaan program kerja kampung. Hal lain yang menjadi acuan dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja Kampung yaitu dengan adanya transparansi dan pelibatan tinggi terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran dari penelitian ini adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program kerja kampung, pendampingan dan pelaksanaan Bimtek serta partisipasi masyarakat yang penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja kampung.
Co-Authors Dede Aldhi Syam Fransiskus Samderubun