<![CDATA[Konflik di Papua Barat bukanlah konflik yang baru terjadi untuk ditangani oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi karena para penduduk Papua Barat merasa dipaksa supaya dapat bergabung dengan Indonesia. Oleh sebab itu, terbentuklah Gerakan politik militer yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena ketidakpuasaan yang dirasakan penduduk Papua Barat dari hasil refendrum. Pada tahun 1971, OPM mulai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat disertai dengan penggunaan simbol- simbol nasionalis dan pengapdosian konstitusi. Hanya saja peningkatan militer Indonesia di wilayah perbatasan Papua Barat menyebabkan terjadinya banyak bentrokan yang telah terjadi antara OPM dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis manajemen konflik serta kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan literature review. Kajian eori yang digunakan oleh penulis yaitu teori manajemen konflik. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Manajemen konflik OPM di tanah papua ditangani secara berbeda- beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek lainnya.]]>
Copyrights © 2023
