<![CDATA[Hak paten dapat dihapuskan dengan beberapa alasan, beberapa diantaranya adalah karena tidak memenuhi syratat substantif dan pemilik paten tidak membayar biaya tahunan. Penghapusan paten berakibat hilangnya hak eklusif yang dimiliki pemegang paten, hal ini tentu merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik paten itu sendiri atau penerima lisensi paten tersebut. Namun, Berdasarkan Pasal 141 Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten, sebuah paten yang sudah dihapuskan tidak dapat dihidupkan kembali kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Tulisan yang menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini akan membahas dua permasalahan akibat ambigunya Pasal 141 tersebut diatas, yaitu problematika apa saja yang akan muncul dalam pelaksanaanya mengingat selain pasal tersebut tidak ada lagi peraturan lain, sedangkan mekanisme dan syarat dihidupkannya paten tidak diatur pada Pasal 141. Untuk itu perlu dibahas pula tentang bagaimana penyelesaiannya. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait permasalahan tersebut yaitu, karena tidak ada batasan terhadap kewenangan hakim dalam menentukan dihidupkannya kembali paten yang telah dihapus, maka hakim dapat menghidupkan kembali sebuah paten tanpa landasan hukum yang kuat dan mungkin akan muncul perbedaan putusan untuk kasus yang sama, oleh karenanya perlu segera dibuat peraturan yang mengatur batasan dan persyaratan sebuah paten yang telah dihapus dapat dihidupkan kembali, beserta batasan kewenangan dari hakim dalam memutus dapat tidaknya sebauah paten dihidupkan kembali. Kata kunci: Problematika, Paten yang dihidupkan]]>
Copyrights © 2021
