Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.081

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JIPRO : Journal Of Intellectual Property Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae

Rr. Aline Gratika Nugrahani, Rr. Aline Gratika

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Author-ID : 598678

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI RR. Aline Gratika Nugrahani
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi seringkali menimbulkan pelanggaran hak cipta. Banyak sekali saat ini penggunaan karya tulis dan lagu melalui internet, dilakukan tanpa ijin pencipta dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan finansial bagi penggunanya, contohnya mengcover lagu, mengunduh data atau tulisan dan lain sebagainya. Semua itu merupakan bentuk- bentuk pelanggaran hak cipta akibat kemajuan teknologi, yang saat ini semakin merebak. Undang-undang No.28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta telah mengatur tata cara penggunaan hak cipta milik orang lain agar tidak didaulat sebagai pelanggar hak cipta dan terhindar dari sanksi bagi pelanggaran tersebut, namun pelanggaran demi pelanggaran hak cipta tidak berkurang melainkan semakin beragam, sejalan semakin berkembangnya teknologi. Pokok permasalahan dari tulisan ini adalah Kata Kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Dampak Teknologi

Kelemahan Hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Rr. Aline Gratika Nugrahani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 1 No. 1 (2006): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 1 Tahun 2006
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah materi baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, dimana sebelumnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hanya mencakup Paten, Merek, dan Hak Cipta. Sejak 20 Desember 2000 karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mendapatkan perlindungan dengan lahirnya Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ada beberapa kelemahan dalam Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kelemahan tersebut antara lain mengenai prosedur pendaftaran dan mulainya jangka waktu pemberian perlindungan. Dengan keadaan seperti ini pelaksanaan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu akan sulit ditegakkan, untuk itu perlu adanya perbaikan di dalam pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

UPAYA DUTA MEREK TERKENAL SKECHERS TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK INDONESIA Natasha Ratulangi; Aline Gratika Nugrahani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Di Indonesia tingkat pelanggaran merek terkenal sangat massif. Hal ini menjadi pengingat diperlukannya pihak selain yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) untuk mengatasi pelanggaran merek yaitu pihak yang memiliki hubungan sangat kuat dengan merek terkenal dan dekat dengan fakta di lapangan, Duta Merek adalah jawabannya. Namun dalam perkembangan ini muncul sebuah permasalahan bagaimana Undang-Undang nomer 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis memandang keberadaan duta merek dalam hal banyaknya tingkat pelanggaran merek terkenal dan upaya apa yang dapat dilakukan duta merek khususnya penulis sebagai duta merek terkenal Skechers dalam menghadapi masifnya pelanggaran merek yang diwakilinya. Untuk menjawab permasalah hukum tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normative terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Data yang digunakan data sekunder dan primer dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Hasil ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara tegas tentang keberadaan duta merek sehingga dengan ini duta merek hanya dapat melakukan upaya lain selain upaya hukum terhadap adanya pelanggaran merek yang diwakilinya. Untuk itu duta merek perlu diberikan wewenang lebih selain hanya sebagai duta promo sebuah merek terkenal. Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Merek, Duta Merek Terkenal.

ANALISIS YURIDIS MODIFIKASI CIPTAAN OBJEK WISATA RABBIT TOWN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Larasati Phasa Januari; Aline Gratika Nugrahani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kasus Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, menyadarkan bahwa Indonesia butuh pengaturan mengenai Hak Cipta yang lebih jelas dan tegas. Objek wisata Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, menimbulkan permasalahan mengenai pakah karya cipta pada Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, berupa seni instalasi memenuhi kriteria Modifikasi Ciptaan dari karya Chris Burden dan Museum of Ice Cream di Amerika. Apakah karya cipta pada Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, melanggar hak cipta dari Chris Burden dan Museum of Ice Cream di Amerika berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa objek wisata Love Light yang serupa dengan Urban Light milik Chris Burden maupun objek wisata instalasi-instalasi Pink Ice Cream yang serupa dengan MOIC tidak memenuhi syarat Modifikasi Ciptaan karena tidak memiliki izin dan lisensi yang sah. Objek wisata tersebut melanggar ketentuan hak moral dan hak ekonomi suatu Hak Cipta dan Modifikasi Ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun sampai sekarang tidak ada tuntutan dari pihak pemilik karya orisinil terhadap Pihak Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat. Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Rabbit Town Bandung, Jawa Barat.

PROBLEMATIKA DIHIDUPKANNYA KEMBALI PATEN YANG TELAH DIHAPUS BERDASARKAN PASAL 141 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN Rr. Aline Gratika Nugrahani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16643

Hak paten dapat dihapuskan dengan beberapa alasan, beberapa diantaranya adalah karena tidak memenuhi syratat substantif dan pemilik paten tidak membayar biaya tahunan. Penghapusan paten berakibat hilangnya hak eklusif yang dimiliki pemegang paten, hal ini tentu merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik paten itu sendiri atau penerima lisensi paten tersebut. Namun, Berdasarkan Pasal 141 Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten, sebuah paten yang sudah dihapuskan tidak dapat dihidupkan kembali kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Tulisan yang menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini akan membahas dua permasalahan akibat ambigunya Pasal 141 tersebut diatas, yaitu problematika apa saja yang akan muncul dalam pelaksanaanya mengingat selain pasal tersebut tidak ada lagi peraturan lain, sedangkan mekanisme dan syarat dihidupkannya paten tidak diatur pada Pasal 141. Untuk itu perlu dibahas pula tentang bagaimana penyelesaiannya. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait permasalahan tersebut yaitu, karena tidak ada batasan terhadap kewenangan hakim dalam menentukan dihidupkannya kembali paten yang telah dihapus, maka hakim dapat menghidupkan kembali sebuah paten tanpa landasan hukum yang kuat dan mungkin akan muncul perbedaan putusan untuk kasus yang sama, oleh karenanya perlu segera dibuat peraturan yang mengatur batasan dan persyaratan sebuah paten yang telah dihapus dapat dihidupkan kembali, beserta batasan kewenangan dari hakim dalam memutus dapat tidaknya sebauah paten dihidupkan kembali. Kata kunci: Problematika, Paten yang dihidupkan

UPAYA MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORMNYA Aline Gratika Nugrahani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v10i1.17002

Salah satu kemudahan yang disajikan media sosial saat ini adalah menikmati lagu. Hanya dengan bermodalkan pulsa atau jaringan wifi dan bergabung pada aplikasi media sosial, siapa saja dapat menikmati berbagai lagu secara gratis. Namun, kemudahan itu banyak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pemegang hak cipta lagu yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan melalui media sosial dan upaya media sosial dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan konsentrasi penelitian pada empat media sosial yang sudah sangat dikenal dan banyak penggunanya di Indonesia yaitu YouTube, Facebook, Instagram dan Tiktok. Hasil penelitian menunjukan bahwa kehadiran YouTube, Facebook, Instagram dan Tiktok selain meningkatkan jumlah pelanggaran juga semakin menambah ragam pelanggaran hak cipta lagu yang tidak dikenal sebelumnya, seperti cover, reposting, parodi, addsound, backsound dan lain sebagainya. Sekalipun YouTube, Facebook, Instagram atau Tiktok telah menunjukkan upaya untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu berupa himbauan dan tindakan menghapus konten bermuatan pelanggaran hak cipta lagu. Namun, upaya tersebut dirasa belum cukup karena penyajian lagu pada fitur media sosial ternyata banyak yang tidak berijin, sehingga menimbulkan sengketa antara pemilik media sosial itu sendiri dengan pemegang hak, sebagaimana yang terjadi pada tiktok yang sedang menghadapi gugatan dari pemegang hak cipta lagu-lagu Virgoun. Kata Kunci : Penanggulangan, Pelanggaran, Hak Cipta, lagu, media social

PENAYANGAN FILM TANPA IZIN OLEH TVRI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Faradila Sabrina; Aline Gratika Nugrahani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Copyright is an exclusive right that belongs to the inventor or right holder and is covered by legal protection. This implies that the author has the authority to let or forbid others from exploiting his creation. A film creator has issued a subpoena to TVRI, a government-owned broadcast organization, for his acts in airing the disputed movie without the creator's consent. A protected object under Article 40 of the 2014 Copyright Law No. 28 is film. The issue in this essay is whether TVRI, a government organization, needs permission to exhibit a copyrighted work and whether TVRI violates the law if it broadcasts a work without authorization. he nature of the research is descriptive and conclusions are drawn using the deductive method. Based on the results of TVRI's research, Article 5 paragraph (1) and Article 9 paragraph (1) of the Copyright Law and Article 7 paragraph (1) of the Public Information Disclosure Act were committed.

ANALISIS DI TAKE DOWN-NYA LAGU KEKE BUKAN BONEKA OLEH PIHAK YOUTUBE Alexandra Nicole Karauwan; RR. Aline Gratika Nugrahani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kekeyi is the singer and composer of the song Keke Not a Doll. The video for the song Keke Not a Doll was uploaded to YouTube about six days ago. YouTube later removed the video because to a copyright claim made by Rini Idol-Aku Not a Doll. The main issue is whether or not Kekeyi's song Keke Not a Doll violates the copyright for Kekeyi's song I'm Not a Doll and whether YouTube's action in removing the song is an attempt to protect that copyright of Novi Umar. It is legal research, use secondary evidence, descriptive and uses the deductive method to reach findings. According to the research, the song I'm Not a Doll by Novi Umar is copyleft protected. As a result, YouTube's removal of the song Keke Not a Doll by Kekeyi is an effort to uphold copyright, and Kekeyi took a significant portion of the song I'm Not a Doll. Not a Doll, which is a feature of the song I'm Not a Doll, in which the majority of the song's lyrics are derived, as well as copyright infringement, is governed by Article 44 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

TERDAFTARNYA KATA UMUM "AJAIB" SEBAGAI MEREK PADA DAFTAR UMUM MEREK Shafa Bakadam; Rr. Aline Gratika Nugrahani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

In the Intellectual Property Database, four words "Magic" were found which were used as trademarks with registered status. Article 20 letter f of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications states that a mark cannot be registered if it is a public name and/or a symbol of public property. The main problem is whether the word Magic is not included in the category of common words so that its registration is accepted and what are the legal consequences for the acceptance of registration of common words as a mark and what legal remedies can be taken based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The research was conducted using normative legal research methods, with secondary data supported by primary data. The nature of the research is descriptive and conclusions are drawn using the deductive method. Based on the research results, the word Magic is a general word, so registration as a trademark cannot be accepted.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 161/PDT.G/2019/PN.BDG Lydia Amelia; Aline Gratika Nugrahani
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

After marriage, unification of assets is created and called total assets. It’s undeniable many couples' quarrels leads to a divorce. In first degree divorce process, judge is obliged to carry out mediation process, and mediator accompanies the process as neutral party. If both parties agree to mediate, then the agreement is in form of settlement. However, what if the deed of reconciliation is submitted to a notary before filing for divorce, and some assets are not listed in the deed of reconciliation after final lawsuit is filed. The research’s problem: How is the distribution of joint assets according to Law Number 1 of 1974 and How does the effect of the Deed of Settlement on the distribution of joint assets in the case number 161/Pdt.G/2019 /PN. Bdg?. The research is a descriptive legal research, using secondary data, supported by primary data and The conclusions are drawn using deductive method. This research states that Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that if a marriage is dissolved due to divorce, the assets settled in accordance with applicable laws and settlement agreement is made. There are no more disputes regarding the distribution of joint assets agreed in settlement document.

Co-Authors Alexandra Nicole Karauwan Anastasya y Cindy Rahmaputri Refra Faradila Sabrina Halim, Suci Lestari Izabelle, Stella Monica Lady Vera Verev Larasati Phasa Januari Laura Marthilda Rawentinah Kigogo Lydia Amelia Magdalena Yossi Dian Madani Matheus Surya Pribadi Wadapone Monnalysa Julyan Chairul Muhammad Syaroni Putra Natasha Ratulangi Noor Alvy Bintang Rania Maharani Rengkung, Ashley Juniare Maria Samhita, Ni Made Anjani Cinta Shafa Bakadam Sinta Anjani Hastaningrum Stella Monica Izabelle Wardani, Aulia Tri

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search