SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Aprianus Wilsontrianto Loin (Sekolah Tinggi Imu Hukum Cendana Wangi)
Randy Vallentino Neonbeni (Sekolah Tinggi Imu Hukum Cendana Wangi)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023

Sistem pemilihan kepala daerah di Negara Republik Indonesia mengalami metamorfosa, ditandai  dengan adanya aturan mengenai mekanisme pemilukada selalu berubah-ubah. Dalam pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Dasar tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan; kepala daerah dipilih secara demokratis.Hasil penelitian menunjukan bahwa  pemilukada yang  demokratis adalah pemilihan langsung oleh rakyat,  pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Mengatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut jenis kedaulatan rakyat.