<![CDATA[Penerapan e-Procurement pada Pemerintah Kabupaten Sinjai diawali dari Peraturan Bupati (Perbup) Sinjai Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sinjai, dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sinjai. Kedua Perbup diatas merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan e-Procurement. Masalah-masalah umum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi di Kabupaten Sinjai adalah praktek-praktek menyelahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dikutip dari Toraja News Online “puluhan paket pekerjaan fisik ditenderkan, sayangnya Panitia sendiri tidak memenuhi syarat sebagai panitia seusai amanah Perpres 54 tahun 2010, diantaranya sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang sudah kadaluarsa dan bahkan ditengarai tidak memiliki sertifikasi kelulusan Pengadaan Barang dan Jasa. Ada juga beberapa upaya memasukkan oknum-oknum tertentu dari dinas lain untuk menjadi panitia, ini jelas sarat kepentingan tertentu dari kelompok tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk [1] Menganalisis evaluasi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Sinjai dilihat dari tujuan dari e-Procurement berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010. Dan [2] Membandingkan efektifitas proses lelang antara e-procurement dan system manual. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif yang berarti mencoba mendeskripsikan dan menggambarkan secara umum tentang masalah yang di teliti mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Sinjai. Data yang diperoleh, diolah dan dianalisis dengan cara tabulasi dalam tabel frekuensi dan dihitung tingkat persentasenya dan selanjutnya dilakukan kategorisasi atau klasifikasi. Adapun kategorisasi yang dipergunakan untuk mengevaluasi penerapan tender elektronik e-procurement dengan menggunakan kategori Skala Likert (Killinger,1999). Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut [1] Dari analisis deskriptif kualitif dengan menggunakan skala Likert terlihat bahwa proses pelaksanaan e-procurement pada lingkup Kabupaten Sinjai sudah sangat baik pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat bahwa evaluasi di tingkat PPK, POKJA, INSPEKTORAT, dan KONTRAKTOR pada umumnya masih masuk dalam kategori 4 yakni Sangat Baik. Dan [2] Narasumber menyatakan bahwa kelebihan lelang secara E-Procurement yaitu Lebih efektif dari segi waktu, lebih efisien dari segi biaya, lebih transparan, adil dan kekurangan lelang secara E-Procurement yaitu perlu pemahaman menggunakan teknologi.]]>
Copyrights © 2018
