<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntansi pendapatan akrual pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Namun, terdapat pengecualian yakni pencatatan neto untuk pendapatan PNBP migas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Dalam pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas tersebut, yakni penerimaan negara dicatat sesuai porsi bagian pemerintah setelah memperhitungkan komponen pengurang migas berupa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hal memperoleh pendapatan. Pencatatan asas neto pendapatan migas dilakukan oleh Subdit Penerimaan Migas Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Studi dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan mendalami pemberlakuan akuntansi pendapatan migas dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pendefinisian, pengklasifikasian, dan praktik akuntansi pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai dengan standar akuntansi, tetapi untuk pengungkapan pendapatan migas pada Catatan atas Laporan Keuangan masih perlu pelengkapan. Selain itu, dibutuhkan dukungan perangkat operasional guna membantu penerapan praktik akuntansi yang lebih baik yakni aplikasi pencatatan pendapatan migas dan pelatihan kepada para pegawai untuk menambah pengetahuan dalam akuntansi pengelolaan migas. ]]>
Copyrights © 2022
