Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup

Ihwan Sutiawan (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)
Sigid Suseno (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (UNPAD))
Maret Priyanta (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjara (UNPAD))

Jurnal Wawasan Yuridika
Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022

Penegakan hukum lingkunganmemerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan sistem koordinasi antar penegak hukum sesuai tujuan penegakan hukum lingkungan. Penelitian bertujuan menganalisis prosedur penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan. Metode analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi mengungkapkan bahwa tujuan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan terabaikan karena kurangnya kepastian prosedur diantara para penegak hukum. Penegakan hukum yang terintegrasi diperlukan untuk memberikan kepastian yang sesuai dengan tujuan hukum lingkungan. Penegak hukum memerlukan prosedur koordinasi yang didasarkan pada kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan. Implikasi teoritisnya adalah berkembangnya konsep koordinasi sebagai landasan prosedur penegakan hukum. Implikasi praktisnya prosedur dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada persoalan praktis koordinasi berdasarkan kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan.