Garuda - Garba Rujukan Digital

THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia Priyanta, Maret
Tadulako Law Review Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development activities is one of the government's efforts in order to realize a fairness and prosperous for the society. The natural resources management through the business activities carried out by the corporation, became one of the important factors in the success of national development. One of the impacts of development activities on the environment is the environmental pollution because of the utilization of natural resources. The pollution has caused a decrease in the quality of human life and other living creatures. Differences paradigm or way people view the polluter pays principle and the position of the responsibility of States to discredit the corporation still there is a difference of view and understanding. It is see from the practice of application of the Social and Environmental Responsibility (TJSL), which seems to have been removing corporate responsibility and involvement allocationof State budget revenue and expenditure of the State to penangulangan pollution, which performed by the corporation. This has led to uncertainty in the law enforcement environment in Indonesia. This study aimed to describe the problem from the legal aspect and theory in relation to the position of state responsibility and corporate environmental pollution in the environmental legal system. This study uses normative juridical approach, through the method of approach to legislation, the conceptual approach, and an analytical approach. The scope of this normative juridical research includes the study of the principles and theory of law. Paradigm reform of the principles of pollution should be change or reform based on theory of law, whereby the position and extent of responsibility of states and corporations definitely be regulated in the Indonesia environmental legal system.

Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Priyanta, Maret
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan penataan ruang menjadi aspek penting sebagai landasan hukum, di mana materi muatan serta tujuan peraturan tersebut tidak hanya bersumber dari ilmu hukum, namun juga bersumber dari ilmu-ilmu pengetahuan bidang lingkungan dan tata ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematika hukum. Permasalahan pengaturan dalam bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan pada awalnya bersumber pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal materi muatan yang diatur memiliki kecenderungan tidak lagi bersumber pada ilmuilmu pengetahuan yang melandasi undang-undang bidang lingkungan dan tata ruang. Konsep pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus dikaji dari segi keilmuan dengan pendekatan utuh menyeluruh, inter dan multidisipliner serta lintas sektoral dengan mengharmoniskan ilmu terkait lingkungan dan tata ruang dengan asas, teori dan filsafat dalam ilmu hukum.

Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Priyanta, Maret
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Global environmental issue related to state responsibility in protection and management of environment is consider by a develop and development state earlier. The new concept related to it is regulate environment right in constitution. Green Constituion concept is on of solution for answering the concern by a people to environmental function degradation. Indonesia already regulate the environmental issues in constitution as human right. As a comparation study, a republic of Ecuador is one of the state famous as a first state which put the protection of environment in the constitution.Provision of protection and management of environment in Indonesia must regulate in clear in Indonesia Constitution, a lot of human activity cause the degradation and pollution that threat the human being and the next generation. The change of Indonesia Constituion is one of solution for praotection of environment in the future, so the law and other regulatin will be source to the constituion and oriented to the preservation of environment function.

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN PADA RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DALAM KAWASAN INDUSTRI TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Dwiharyani, Ellyna; ., Imamulhadi; Priyanta, Maret
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana Pasal 29 mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan. Penyediaan RTH salah satunya RTH Privat didorong penyediaannya dalam kawasan industri. Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang harus mewujudkan proporsi RTH kawasan perkotaan dan terdapat perusahaan industri dalam kawasan industrinya yang belum dapat menyediakan RTH Privat sesuai ketentuan akibat pendirian bangunan pabrik sebelum terbentuknya Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri di Kota Cimahi dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam hal pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yakni pertama, implikasi hukum dari pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri di Kota Cimahi adalah perlunya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi berupa penyesuaian bangunan pabrik Perusahaan Industri dilakukan dengan memberikan ketentuan-ketentuan pada saat permohonan IMB baru atau IUI baru untuk taat pada persyaratan teknis dan persyaratan administratif bangunan gedung serta penyediaan RTH Privat pada bangunan pabrik dengan luasan sesuai arahan persyaratan teknis dari Pemerintah Kota Cimahi. Kedua, pengendalian dari pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri Kota Cimahi terdiri dari upaya preventif dan upaya represif.Kata kunci: implikasi hukum, koefisien dasar bangunan, ruang terbuka hijau.ABSTRACTThe Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning has mandated in its Article 29, to provide open green space (OGS) in city area. All construction developer in city area supports the act to provide OGS. Cimahi city is one of many cities that has specific portion of area meant for industry. Industrial company are encouraged to be able to contribute to the act of providing Private OGS. This research aims to understand the legal implication on the breach of building coverage ratio in private open green space in the industrial area of Cimahi City to the conservation of the function of living environment and also the spatial control efforts made by the Cimahi City Government in case of such breach occurrence. This research use descriptive-analytical method with juridical-normative approach. Based on the research conducted, the result is: first, the legal implication on the breach of Building Coverage Ratio (BCR) in private open green space in industrial area in Cimahi City resulted into the necessity of the Cimahi City Government to enact regulation. The enactment of the regulation is in the form of adjustment of factory buildings owns by the Industrial Company, through the given provisions at the time of new Building Permit (IMB) or Industrial Business License (IUI) application, where the applicant has to comply to the technical and administrative requirements of building construction provided as well as the obligation to provide Private OGS in industrial buildings with the measurement in accordance with the technical specification from the Cimahi City Government. Second, the control efforts to the breach of BCR in Private OGS in Cimahi City industrial area composed of preventive and repressive efforts.Keywords: building coverage ratio, legal implication, open green space.

OPTIMIZATION OF THE MULTIDOOR APPROACH IMPLEMENTATION IN HANDLING CRIMINAL CASES IN THE ENVIRONMENTAL FIELD Natalia, Indriyane Vera; Priyanta, Maret
Tadulako Law Review Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Criminal acts in the environmental field are cross sectoral because they are almost followed by other criminal acts such as money laundering, bribery, corruption, gratification, etc. Thus, a multidoor approach was appear with the aim that the limitations of one rule can be filled with another. Furthermore, the magnitude of the chances of escape from criminal offenses, the ineffectiveness of environmental recovery, and the unavailability of deterrent effects can be avoided. The multidoor approach is a legal approach that relies on various laws to ensnare perpetrators of criminal acts in the environmental field. However, until now the application of the multidoor approach has not shown significant results. In this research, the concept of the multidoor approach will be examined from the background of its emerge, its type, and the legal instruments that govern it to its application as well as efforts to optimize the application of the multidoor approach. This research is a normative legal research through the method of legislation approach, conceptual approach and analytical approach. The research specification is analytical descriptive. The object of normative legal research is in the form of qualitative legal material, namely primary legal material, namely legislation and secondary legal material, namely library material. With regard to research data, both secondary and primary data, qualitative juridical analysis is carried out using legal interpretation methods. The conclusion of this study is to provide an understanding of the concept of the multidoor approach and provide suggestions for optimizing the application of this approach.

Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Maret Priyanta
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Global environmental issue related to state responsibility in protection and management of environment is consider by a develop and development state earlier. The new concept related to it is regulate environment right in constitution. Green Constituion concept is on of solution for answering the concern by a people to environmental function degradation. Indonesia already regulate the environmental issues in constitution as human right. As a comparation study, a republic of Ecuador is one of the state famous as a first state which put the protection of environment in the constitution.Provision of protection and management of environment in Indonesia must regulate in clear in Indonesia Constitution, a lot of human activity cause the degradation and pollution that threat the human being and the next generation. The change of Indonesia Constituion is one of solution for praotection of environment in the future, so the law and other regulatin will be source to the constituion and oriented to the preservation of environment function.

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS PELANGGARAN ADMINISTRASI TATA RUANG DAN ALIH FUNGSI LAHAN SEMPADAN SUNGAI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN Wildan Siregar; Ida Nurlinda; Maret Priyanta
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.710

ABSTRAKPenataan ruang merupakan salah satu instrument pengendalian dan pengeleloaan lingkungan hidup, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukannya dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan fungsinya, pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi. Tata ruang sering di abaikan dalam pemanfaatannya, misalnya pelangaran atas sempadan sungai, Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. namun pada kenyataannya sempadan sungai beralih fungsi yang berdampak buruk bagi lingkungan. Penataan ruang memiliki peranan penting untuk menjaga fungsi fungsi ruang yang berkelanjutan, segala pemanfaatan ruang harus berdasarkan kajian RTRW yang sudah di rumuskan ke dalam peraturan tata ruang baik di level Nasional dan daerah, yang saling bersinergi satu sama lain. Untuk di level daerah peran dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang, perlu upaya yang serius dan konsisten untuk selalu bersandar kepada peraturan tata ruang. Sehingga pemanfaatan sesuai dengan fungsinya dapat terwujud dan kerusakan lingkungan dapat di Kelola dengan baik. Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; tata ruang; pembangunan berkelanjutan; sempadan sungai ABSTRACTSpatial planning is one of the environmental control and management instruments, the use of space must be in accordance with its designation by considering environmental sustainability in accordance with its function, quality use of space, namely realizing the protection of space functions and preventing and overcoming negative impacts on the environment, and realizing a balance between ecological interests. , social and economic. Spatial planning is often neglected in its utilization, for example the violation of river boundaries. River borders function as a buffer space between river ecosystems and land, so that river functions and human activities are not disturbed by each other. but in reality the river border has changed its function which has a negative impact on the environment. Spatial planning has an important role to maintain sustainable spatial functions, all spatial uses must be based on the RTRW study that has been formulated into spatial regulations both at the national and regional levels, which synergize with each other. At the regional level, the role of local governments is very important in making decisions on spatial use, serious and consistent efforts are needed to always rely on spatial regulations. So that utilization according to its function can be realized and environmental damage can be managed properly.Keywords: environmental law enforcement; spatial planning; sustainable development; river border

KEBIJAKSANAAN TENTANG PERUBAHAN IKLIM DI JAWA BARAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Maret Priyanta; Nadia Astriani; Amiruddin A. Dajaan Imami
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pemanasan global dan perubahan iklim di dunia mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Otonomi daerah memberikan pula peluang dan tantangan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan perubahan iklim. Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka perubahan iklim memerlukan kerjasama dan peran daerah (kabupaten/kota). Dalam implementasi permasalahan tersebut, kebijaksanaan daerah melalui perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam upaya penanggulangan sumber-sumber perubahan iklim termasuk Provinsi Jawa Barat dalam kerangka negara kesatuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi masa kini dan kepentingan generasi yang akan datang. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan perubahan iklim dan kalitannya dengan hukum lingkungan, dan kemudian menganalisinya secara sistematis. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat Berkenaan Dengan Permasalahan Perubahan Iklim sangat bergantung pada rumusan kebijaksanaan daerah (kabupaten/kota), mengingat sumber-sumber penyebab perubahan iklim dari berbagai sektor baik sebagian maupun seluruhnya menjadi urusan dan wewenang daerah, sehingga peranan daerah melalui kepala daerah maupun implementasinya dalam peraturan daerah menjadi sangat penting dalam memenuhi komitmen provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya penangulangan perubahan iklim global. Permasalahan Perubahan Iklim Di Jawa Barat sangat bergantung kepada pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, hal ini sangat ditentukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan penempatannya dlaam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi Misi daerah sebagai wujud kebijaksanaan pemerintah atau kepala daerah memengang peranan yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang mendukung penanggulangan perubahan iklim untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang Kata Kunci : Perubahan Iklim, , Hukum Lingkungan, Kebijaksanaan, Pembangunan Berkelanjutan

INTERGRATED ENVIRONMENTAL LAW SYSTEM STRATEGIES TO ADAPT CLIMATE CHANGE IMPACT FROM ENERGY RESILIENCE IN INDONESIA Maret Priyanta
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.932

Climate change issues are solicitous and affect every nation due to its impact on human living and other living things. International cooperation through the international convention on climate change such as United Nations Framework Convention on Climate Change needed as an effort for finding the solution for the problem especially the legal aspect. Energy as resources is identified as one of the sources directly contributing to global warming. As a part of the environment, energy resilience needs to support Indonesia commitment to the global society. This paper describes the academic perspective in environmental law by applying principle and norm approach to analyze the climate change issues in Indonesia related to energy resilience. The recommendation analyzes the issue based on legal research with a descriptive analytical methodology to describe the comprehensive idea about the problem and solution in climate change issues and environmental law in Indonesia law system perspective.Keywords: Climate, Energy, Environmental, Law, Resilience.

Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur Maret Priyanta
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : University of Udayana

Licensing is a process with the State unilaterally approving the community do to legally perform a deed or activity. In a sense, a process has the essence of a portion of a governing instrument of the State against citizens for the conduct of the follow-up activities that do not allow by the law and harming the others. One of the important infrastructures and almost always necessary and there are related activities all over the utilization of the environment building. The function of the building is good for the individual as a residential dwelling to the building for Office business activities, as well as supporting business activities in the field of natural resources become the main elements as supporting infrastructure. Research is conducted with normative legal research methods. The analysis is conducted thorough research on the principles and rules of law which are guidelines in the conduct of the related science. Policy settings set up buildings in the future to support ease of Trying Towards an independent Nation, advancing a prosperous, fair, and we recommend that you do not break the law, the technical aspects must remain referenced with continued development of science-supported technologies and human resources adequate to the abundance and quality of technical considerations override as in the OSS with conception of the permit that requires commitment and without commitment regarding the IMB must reconsideration. Perizinan merupakan sebuah proses dengan negara secara sepihak memberikan persetujuan kepada masyarakat melakukan untuk secara legal melakukan perbuatan atau kegiatan. Dalam arti sebuah proses memiliki esensi sebagian sebuah instrument pengendali Negara terhadap tindak laku warga negaranya dalam kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum serta merugikan orang lain. Salah satu prasarana yang penting dan hampir selalu diperlukan dan ada terkait seluruh kegiatan pemanfaatan lingkungan adalah bangunan. Fungsi bangunan baik bagi individu sebagai tempat tinggal perumahan hingga bangunan untuk kegiatan usaha, perkantoran serta pendukung kegiatan usaha pada bidang pengelolaan sumber daya alam menjadi unsur yang utama sebagai prasarana pendukung. Kebutuhan pengaturan yang diindikasikan tumpang tindih mengenai bangunan gedung perlu dilakukan pengkajian mengingat fungsi bangunan gedung serta wujudnya yang semakin berkembang seiiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui penelitian terhadap asas dan kaidah hukum yang merupakan pedoman dalam berperilaku dengan bersumber dari ilmu pengetahuan terkait. Arah Kebijakan pengaturan mendirikan bangunan ke depan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur sebaiknya dilakukan dengan tidak melanggar hukum, aspek teknis harus tetap diacu dengan terus pengembangan ilmu pengetahuan yang didukung sumberdaya yang memadai dan berkualitas Banyaknya pertimbangan teknis yang di kesampingkan seperti dalam OSS dengan konsepsi izin yang memerlukan komitmen dan tanpa komitmen berkenaan dengan IMB tentunya harus dipertimbangkan kembali. Berkaca pada penerapan perizinan terpadu satu pintu, banyak isu permasalahan yang sejak awal belum dapat diselesaikan khususnya kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search